.webp)
Direktur Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Mochammad Natsir mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah percepatan. Salah satunya, penghapusan alias pemutihan utang-utang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
"Rencanannya memang akan dilakukan penghapusan utang PDAM. Saat ini aturan tersebut masih dalam proses untuk dijadikan aturan baku yang bisa menjadi acuan hukum," ujar Natsir ditemui di Hotel Grand Dika, Jakarta, Jumat (22/1/2015).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu sudah termasuk pokok utang dan bunganya," sambung dia.
Ada pun utang yang dimaksud adalah utang PDAM kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang harusnya disetor dalam bentuk pajak air permukaan atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya. Selama ini, PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya lantaran kerap mengalami rugi.
Utang PDAM tersebut kian membengkak lantaran setiap rupiah utang yang tidak terbayar dikenakan pajak yang kian membengkak.
"Utangnya pun kian bertambah karena pembayaran yang dilakukan tidak pernah bisa mencukupi beban bunga yang juga terus meningkat. Mau bayar pakai apa lagi, kami tidak bisa melakukan investasi baru atau pengembangan karena uangnya habis untuk melakukan mencicil utang," tutur Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Subekti dalam kesempatan yang sama.
Dengan penghapusan utang ini, diharapkan PDAM bisa lebih sehat secara pendanaan, sehingga bisa melakukan investasi dan pengembangan baru untuk memberikan pelayanan air minum yang lebih baik kepada masyarakat.
"Jadi uang yang buat bayar utang bisa dimanfaatkan untuk melakukan investasi yang lain," pungkas dia.
(dna/drk)
