"Itu tidak feasible dibangun swasta. Ini pasti negara karena ini perintisan. Bangun kereta di Kalimantan biaya mahal, belum tentu ada yang diangkut, tapi pemerintah wajib bangun," kata Dirjen Perkeretaapian Kemenhub, Hermanto Dwiatmoko dalam wawancara di Jakarta pekan lalu.
Alhasil, pemerintah akan masuk untuk membiayai jaringan rel baru di Sumatera sepanjang 1.520 km, Kalimantan sepanjang 2.428 km, Sulawesi sepanjang 1.513 km, dan Papua sepanjang 1.550 km.
Manfaat dari pembangunan jaringan rel, lanjut Hermanto, akan dirasakan dalam jangka panjang dan jangka pendek.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun dalam jangka pendek, manfaat yang bisa dirasakan adalah penyerapan tenaga kerja saat pembangunan dan pengoperasian. Manfaat lain adalah penyerapan produk dan jasa industri perkeretaapian dalam negeri.
Untuk sumber daya manusia, pemerintah akan merekrut tenaga kerja lokal guna mengoperasikan kereta di luar Jawa.
"PT KAI ke Sulawesi. Mereka mau cari bibit (tenaga kerja) karena Presiden menyatakan untuk operasional itu orang daerah, kalau hanya KAI pasti kurang. Maka mereka dilatih dulu. Kita ada akademi perkeretaapian di Madiun dan STTD (Sekolah Tinggi Transportasi Darat) di Bekasi," ujarnya.
Untuk pengadaan bahan baku proyek, Kemenhub mengklaim akan memanfaatkan industri lokal. Indonesia, lanjut Hermanto, telah mampu membangun material rel seperti beton untuk rel hingga persinyalan. Untuk armada atau rolling stock, Indonesia memiliki PT Industri Kereta Api (INKA) di Madiun, Jawa Timur. Proyek ini dipercaya bisa menggairahkan industri perkeretaapian lokal.
"Contoh saja, kita bangun lintas utara (double track) Jakarta-Surabaya kemarin, itu 10% dari luar, sisanya (90%) dari dalam negeri, yang 10% itu hanya pengadaan rel dan pengadaan wesel. Yang lain, semua dipenuhi dari dalam negeri," tambahnya. (feb/dnl)











































