TNI/Polri Jadi Komisaris di BUMN, Ini Alasannya

Jakarta - Sudah bukan rahasia umum lagi banyak jabatan komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dijabat unsur militer dan kepolisian. Selain keterkaitan bisnis perusahaan plat merah, pengangkatan komisaris dari militer dan kepolisian dilakukan karena sejumlah pertimbangan.

Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro mengungkapkan, alasan kontribusi bagi keamanan dan kestabilan bisnis perusahaan jadi alasan utama pejabat dari unsur tersebut, dipertimbangkan menduduki jabatan komisaris.

"Kita butuhkan untuk keamanan. Misal BUMN perkebunan kan banyak terkait dengan sengketa lahan atau konflik dengan masyarakat sekitar. Itu sekaligus bisa awasi dan kontribusi untuk selesaikan masalah sosial dan masalah keamanan, secara garis besar itu, manakala masih dipandang perlu masukan dari angkatan atau pun polisi," jelasnya ditemui di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Selain, itu lanjut Wahyu, ada beberapa BUMN strategis yang secara ex-officio atau jabatan seseorang pada lembaga tertentu sehingga mengemban tugas dan kewenangannya pada lembaga lain.

"Kemudian ada beberapa industri strategis ex-officio komisaris utama dijabat militer. Seperti PT Pindad, PT Dirgantara, dan PT PAL yang mewakili kepala staf masing-masing dari ketiga angkatan," pungkasnya. (hns/hns)