Ketika Mentan Curhat Banyak Yang Ragu RI Surplus Beras 10 Juta Ton

Jakarta - Di depan ratusan anggota Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB, Menteri Pertanian Amran Sulaiman curhat, pihaknya dituding memanipulasi data produksi beras.

"Kita rehabilitasi irigasi 3,3 juta ha. Hasilnya produksi naik. Tapi kalau data naik dipertanyakan, kalau turun langsung dibilang pasti benar. Ada yang tidak berkompeten di bidang pertanian, bilang produksi turun, bisa kacau negara kita kalau begini," kata Amran, saat menghadiri Mukernas PKB di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (5/2/2016).

Dia mengklaim, produksi beras di dalam negeri memang ada peningkatan dan surplus sampai 10 juta ton. Buktinya, Indonesia tidak mengimpor beras hingga setahun pemerintahan Jokowi-JK.

"Satu tahun pemerintahan sampai Oktober tidak ada impor beras. Selama 1 tahun 250 juta rakyat tidak makan beras impor, artinya apa? Masih ada surplus 10 juta ton," tandasnya.

Amran menjelaskan, surplus beras 10 juta ton tersebut memang tidak terlihat secara kasat mata, karena tersebar di gudang milik pedagang, gudang Perum Bulog, di pasar, dan di masyarakat.

Data tersebut, menurutnya, tak perlu dipertanyakan karena merupakan hasil dari survei Sucofindo dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang memang berkompeten dalam melakukan pendataan. "Beras masih ada di pasar, masih ada di rumah-rumah. Yang meneliti adalah Sucofindo. Dan itu menurut BPS," tukas dia.

Di Mukernas PKB ini, Amran juga curhat karena dituding hanya pencitraan, tidak bekerja dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dia memaparkan bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan tolok ukur kesejahteraan petani memang turun secara umum.

Tetapi, sebenarnya NTP petani pangan (beras, jagung, kedelai) naik. NTP petani turun karena anjloknya harga komoditas perkebunan di pasar ekspor, dan itu di luar tugas Kementan.

"Ada yang bilang NTP turun. Yang turun itu adalah harga komoditas perkebunan, harga karet dan CPO di dunia naik. Yang salah bukan Kementan, produksi karet dan CPO naik, tapi kita tidak berdaya menjualnya," ucapnya.

Meski banyak kritik menyerangnya, Amran mengaku tenang-tenang saja. Dia mengatakan, wajar ada perbedaan, bahkan di internal pemerintah sendiri. "Kalau ada perbedaan itu wajar," tutupnya. (wdl/wdl)