DPR Minta BTN Tidak Dimerger

Jakarta - Komisi V DPR RI meminta kepada pemerintah untuk tidak memerger BTN dengan bank lain agar BTN bisa lebih fokus melayani sektor perumahan. Demikian kesimpulan raker antara Komisi V DPR RI dan Menpera Yusuf Ansyari yang dibacakan wakil ketua Komisi V Sumaryoto di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/3/2005)."Komisi V DPR RI sependapatan dengan Menteri Perumahan Rakyat agar BTN tidak dimerger dengan Bank Lain dan tetap eksis (stand alone) dengan lebih fokus melayani sektor perumahan," ujar Sumaryoto.Dalam raker tersebut Menteri Perumahan rakyat Yusuf Ansyari mengatakan, bahwa saat ini BTN hanya menganggarkan kredit perumahan sebanyak 75 ribu unit, padahal pemerintah ditargetkan untuk membangun 200 ribu unit. "Sisanya mau kemana. Karena itu kita mau ada minimal dua bank seperti BTN," kata Yusuf.Kesimpulan rapat lainnya adalah pertama, DPR minta Menpera untuk memperbaiki visi misi Menpera sesuai Keppres no 9 tahun 2005. Kedua, DPR meminta pemerintah melakukan kajian dan perhitungan terhadap RSH dalam hubungannya dengan kompensasi kenaikan harga BBM dan mendorong pembangunan RSH di desa dan daerah. Ketiga, DPR mendesak menpera untuk melakukan pengawasan subsidi uang muka dan selisih bunga. Keempat, tidak menyetujui dana yang diajukan Menpera untuk dana cadangan subsidi perumahan Rp 400 miliar yang diambil dari kompensasi BBM. (qom/)