Program 'Bisnis Sapi Berjamaah' Kurangi Impor Rp 13,9 T Dalam 5 Tahun

Bandar Lampung - Meski program swasembada daging sapi sudah dicanangkan sejak lebih dari 1 dekade lalu, sampai hari ini Indonesia masih bergantung pada impor sapi, terutama dari Australia dan Selandia Baru. Minimnya produksi dari dalam negeri membuat harga dan pasokan daging sapi tak stabil.

Data pemerintah menyebutkan, total kebutuhan daging sapi di Indonesia di 2016 adalah 674.690 ton. Pasokan dari dalam negeri hanya 2,5 juta ekor per tahun atau 441.761 ton. Kekurangan 232.929 ton atau setara dengan 600.000 ekor sapi hidup dan daging sapi 112.953 ton harus dipenuhi dari impor.

Kementerian Pertanian (Kementan) terus mencari cara mengurangi ketergantungan pada impor sapi. Teranyar, Kementan menyiapkan program Sentra Peternakan Rakyat alias 'bisnis sapi berjamaah' oleh para peternak kecil di dalam satu sentra.

Dalam program ini, 500 peternak rakyat dan 9 orang tokoh peternak diorganisir di dalam sentra, didampingi ahli-ahli peternakan dari perguruan tinggi. Litbang Kementan, dan 1 dokter hewan. Pengelolaan SPR akan dipimpin 1 orang manager. Dalam 1 SPR minimal ada 1.000 ekor sapi indukan.

Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Muladno, mengungkapkan dengan asumsi tingkat kelahiran sapi 90%, maka setiap SPR akan menghasilkan 450 ekor sapi indukan, 1.103 sapi siap potong, dan 653 sapi pedet jantan.

"Kalau 1.000 SPR, ada tambahan 450 ribu indukan dalam 5 tahun. Tahun depan mudah-mudahan sudah ada ratusan SPR," tutur Muladno, dalam Munas Gabungan Asosiasi Pengusaha Sapi Potong Indonesia (Gapuspindo) di Hotel 7th, Bandar Lampung, Rabu (17/2/2016).

Kementan menargetkan pembentukan 1.000 SPR dalam 5 tahun ke depan. Setiap SPR membutuhkan dana Rp 1 miliar, maka butuh dana Rp 5 triliun dari APBN untuk pengelolaan SPR selama 5 tahun. Meski butuh dana besar, menurut Muladno, penghematan yang dapat diperoleh dari SPR lebih besar lagi. Peningkatan populasi sapi dari SPR bisa menghemat dana sebesar Rp 13,9 triliun karena impor sapi berkurang.

"Untuk 1.000 SPR selama 5 tahun perlu dana APBN Rp 5 triliun. Ini menghemat impor indukan Rp 9,9 triliun dan sapi bakalan Rp 4 triliun, total Rp 13,9 triliun," ucapnya.

Selain itu, manfaat lain yang diperoleh dari SPR adalah peningkatan populasi sapi lokal, peningkatan kesejahteraan peternak kecil, penciptaan lapangan kerja di daerah pedesaan, juga membuat populasi sapi lebih terpantau, perhitungan populasi sapi pun bisa lebih akurat.

"Populasi indukan bertambah, ekonomi tumbuh dari pinggiran, deurbanisasi, dan terjadi revolusi mental (karena peternak rakyat menjadi bisa berbisnis). Kita akan tahu persis populasi sapi kita, akurasinya dijamin 1.000%. BPS nggak perlu repot-repot menghitung lagi," pungkasnya. (wdl/wdl)