.webp)
Namun, dalam penyusunan setiap paket tersebut ternyata menyimpan cerita tersendiri bagi Darmin Nasution. Maklum paket-paket muncul usai dirinya dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
Darmin menuturkan pada paket pertama, niat pemerintah adalah mengeluarkan sebuah kebijakan besar. Akhirnya semua daftar peraturan yang harus melewati proses deregulasi dibongkar dan diumumkan. Hasilnya adalah bingung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini disebabkan kebijakan yang muncul pada media massa dalam bentuk angka, yakni jumlah Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri (Permen), dan lainnya. Tidak bisa disalahkan, sebab ada ratusan aturan yang harus dideregulasi dan untuk mengulas satu persatu membutuhkan waktu yang sangat lama.
"Kemudian, muncul komentar ini nggak jelas. Ya jangankan mereka, kami untuk pahami konteks keseluruhan nggak jelas," terangnya.
Belajar dari kesalahan, Darmin memperbaiki pada paket kebijakan jilid II hingga selanjutnya dengan membagi berdasarkan sektoral. Darmin mengutarakan beberapa poin kebijakan yang dtelah dikeluarkan.
Di antaranya adalah meningkatkan fleksibilitas pada kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan pusat logistik berikat. Kebijakan ini penting karena ternyata selama ini barang impor, sebelum masuk ke Indonesia malah terletak di Malaysia dan negara tetangga lainnya.
"Ada banyak impor kita ternyata barangnya di Singapura dan Malaysia. Kita bisa impor kapas dari AS tapi barangnya datang dari negara lain. Ya kami dorong saja kesini," terangnya.
Kemudian adalah penyederhanaan perizinan investasi, mendorong volume ekspor lebih besar, meningkatkan daya beli masyarakat dan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pertumbuhan ekonomi.
"Kami berusaha fokus supaya APBN itu berperan di dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Kalau tahun lalu, iramanya mengikuti tahun-tahun berikutnya, tahun ini terjadi percepatan dalam belanja. Walaupun nanti ada komplikasi lain," tegas Darmin. (mkl/wdl)
