Kepala BPS Minta Anggaran Sensus Ekonomi Rp 2,4 T Tak Dipotong

Jakarta - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suryamin, meminta pemerintah tak memotong anggaran sensus ekonomi. Permintaan ini disampaikan Suryamin di tengah rencana pemerintah memperketat belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2016.

Suryamin khawatir, rencana pemerintah tersebut akan berimbas pada pemangkasan anggaran sensus ekonomi tahun ini. Kekhawatiran itu disampaikannya saat bertemu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil, di kantor BPS, Jakarta, Senin (28/3/2016).

"Lebih dari 90% anggaran sensus buat upah. Sampai 31 April kita akan kerahkan untuk turun ke lapangan dengan upah kontrak sebulan dari Rp 2,4 juta sampai Rp 3 juta. Jadi, tolong Bapak (Sofyan Djalil) bantu jangan sampai pemotongan anggaran pengaruh ke kami. Kita ada sekitar 300.000 orang mitra yang akan dikerahkan," ujar Suryamin di kantor BPS, Senin (28/3/2016).

Sebelumnya, pada pembahasan RAPBN 2016, anggaran sensus ekonomi diusulkan Rp 3,7 triliun. Namun, setelah disahkan menjadi APBN 2016, anggaran sensus ekonomi ditetapkan sebesar Rp 2,4 triliun. Sensus ekonomi 2016 akan digelar pada Mei nanti.

Selain dipakai untuk honor, anggaran tersebut juga untuk membiayai mitra supervisi dan pengolahan data. Dia menambahkan, jika dana tersebut dipotong maka akan mempengaruhi hasil sensus dari sisi waktu maupun kualitas datanya.

"Tolong jangan dipotong, karena hasil akhir secara rinci kita akan keluarkan akhir Desember dan kita apalagi targetkan data kita sudah akan dipakai dalam pidato presiden. Karena itu uang memang sangat dibutuhkan, dan memang itu 90% lebih buat bayar honor, mitra sampai supervisi, dan pengolahan data. Kita tidak alokasikan buat infrastruktur seperti komputer dan sebagainya karena kita sudah punya," pungkas Suryamin. (hns/hns)