KPPU Usul Kuota Impor Sapi Ditiadakan, Ini Respons Kementan

Jakarta - Dituding telah melakukan persekongkolan dengan menahan stok daging sapi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akhirnya menjatuhkan denda sebesar Rp 106 miliar pada 32 perusahaan penggemukan sapi (feedloter).

Selain mengenakan denda kepada feedloter, KPPU juga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) mengubah aturan impor sapi, dari sebelumnya menggunakan sistem kuota untuk perusahaan yang ditetapkan, menjadi terbuka dengan skema tarif.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan), Muladno mengatakan, pihaknya belum bisa memutuskan langkah dari putusan KPPU tersebut. Selain itu, belum ada pembicaraan di kementeriannya untuk mengubah tata niaga impor sapi seperti yang disarankan lembaga anti persaingan tak sehat itu.

"Belum ada (pembicaraan). Kalau wacana kan silakan, selama ini masih pakai kuota. Soal denda pada feedloter, saya tidak mau berkomentar, lagi pula masih ada proses banding," katanya kepada detikFinance, Minggu (24/4/2016).

Sebagai informasi, KPPU mengusulkan skema tarif agar impor sapi terbuka bagi banyak perusahaan, asalkan bersedia membayar tarif yang ditetapkan pemerintah. Sementara dalam sistem kuota, pemerintah memberikan jatah impor sapi pada perusahaan tertentu sesuai dengan perhitungan jumlah kebutuhan daging selama setahun.

Pada kesempatan tersebut, Muladno mengungkapkan, untuk mengatasi persoalan harga daging daging sapi untuk jangka pendek, pihaknya terus mengupayakan regulasi yang mengatur impor daging kerbau dari India bisa cepat selesai.

"Tinggal tunggu Permentan (Peraturan Menteri Pertanian). Saya belum tahu kapan keluar, kalau target kalau bisa sebelum Lebaran untuk kontrol harga," tutupnya. (feb/feb)