Soal Tax Amnesty, JK: Paling Penting Ada Uang Masuk ke Ekonomi RI

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah menyiapkan prosedur untuk menarik dana WNI di luar negeri melalui kebijakan tax amnesty atau pengampunan pajak. Prosedur ini disiapkan karena tax amnesty akan mendorong WNI membawa pulang ratusan triliun uang mereka di luar negeri kembali ke Indonesia.

"Semua sekarang juga di Kementerian yang ada hubungannya harus mempersiapkan prosedur- prosedur. Karena itu yang paling penting bahwa ada uang masuk ke dalam ekonomi Indonesia. Nah itulah yang harus, tapi tidak seperti uang yang lain. Ini yang minimum masuk dalam sistem pembangunan yang dapat dipantau," ujar JK di Kantor Wapres Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (25/4/2016).

Pemerintah saat ini memang tengah menunggu rampungnya pembahasan tax amnesty di DPR. Aturan pelaksana bila UU tersebut disahkan juga harus disiapkan.

"Untuk pelaksanaannya kan harus juga ada road mapnya begitu, ada sistem. Itulah dibuat sehingga semua harus sejalan," sambungnya.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan, pemerintah tengah mempersiapkan instrumen investasi untuk menampung dana bernilai ratusan triliun rupiah yang masuk ke dalam negeri terkait tax amnesty.

Instrumen pertama adalah dari portofolio. Dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) instrumen yang disiapkan adalah Surat Berharga Negara (SBN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempersiapkan Surat Berharga Korporasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta. Kemudian juga bank persepsi yang ditentukan oleh pemerintah.

Instrumen kedua adalah investasi untuk sektor rill. Ini bisa dilakukan pemilik modal pada tahun selanjutnya. Sektor-sektor tersebut seperti infrastruktur, sektor rill berdasarkan prioritas pemerintah dan properti.

Selain itu, Bambang menambahkan, diperkirakan 6.000 WNI berpotensi ikut dalam tax amnesty ini. Jumlah itu merupakan WNI yang selama ini dananya parkir di luar negeri. (fdn/hns)