"Dari sejak masuk istana sampai sekarang kalau saya ingin misalnya data kemiskinan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ada, Kementerian Sosial (Kemensos) ada, BPS (Badan Pusat Statistik) ada. Datanya? Berbeda-beda," ujar Jokowi, saat pencanangan sensus ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016).
Contoh lainnya adalah data produksi dan kebutuhan beras. Tiga data yang dipergunakan, pertama data Kementerian Pertanian (Kementan), kedua data Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan ketiga data Badan Pusat Statistik (BPS).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Data mengenai misalnya produksi beras kita, beda-beda semua. bagaimana saya memutuskan untuk tidak impor, kalau datanya meragukan, Kementan seperti ini, Kemendag seperti itu, BPS seperti ini, lapangannya saya lihat berbeda lagi," paparnya.
Hal yang serupa juga terjadi pada data ketenagakerjaan. Data antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), dengan BPS juga berbeda jauh. Begitu juga dengan data potensi usaha dan data lainnya.
"Ini yang sering kita memutuskan tidak tepat," tukasnya. (mkl/wdl)