Skema pertama adalah kerja sama antar pemerintah dengan pemerintah dengan pinjaman yang berbentuk Special Terms for Economic Partnership (STEP). Bunga yang diberikan berkisar 0,1% dengan masa tenggang atau grace period 10 tahun.
"Kalau mau G to G, pelabuhan pemerintah kita pakai STEP loan," ungkap Menteri Perhubungan Ignasius Jonan usai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/5/2016).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya usulnya begitu, misalnya ya, Jepang ngasih pinjaman ke pemerintah Indonesia saya bangun pelabuhan, nanti bikinnya 100% pemerintah," paparnya.
Menurut Jonan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tertarik dengan skema yang pertama. Namun, dikarenakan masih dalam rapat kabinet terbatas pertama, perlu ada kajian lebih lanjut.
"Kayanya begitu (Presiden Jokowi setuju). Nah nanti operatornya bisa beda, yang penting ini punya Indonesia," tegas Jonan.
Skema kedua adalah pinjaman kepada lembaga keuangan. Bunga pinjaman yang dikenakan tentunya lebih tinggi dan pelabuhan tidak langsung sepenuhnya menjadi milik pemerintah Indonesia.
"Kalau pinjaman dari biasa, itu bunga komersial bisa 1,2,3%," ungkapnya.
Skema ini akan diserahkan kembali kepada Presiden Jokowi dalam waktu dekat. Jonan memperkirakan dua minggu ke depan akan ada pembahasan selanjutnya.
"Seminggu dua minggu struktur kasarnya seharusnya kelar," sebut Jonan. (mkl/hns)










































