KPK Gandeng KPPU Berantas Mafia Pangan

Jakarta - Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan kerja sama dengan beberapa instansi, salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memburu para 'pemain' atau mafia pangan.

KPK akan membantu KPPU menangani persoalan mafia dengan membagi informasi langsung kepada KPPU untuk bisa ditangani lebih lanjut.

"Salah satu fokus yang dikerjakan KPK itu korupsi di bidang pertanian. Karena itu menyangkut kemaslahatan orang banyak. Setelah kami lihat ternyata ada beberapa unsur korupsi di dalamnya," kata Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif ketika ditemui usai perayaan ulang tahun KPPU ke-16 di Gedung KPPU, Jakarta Pusat (07/06/16).

Pada kesempatan itu, Laode mengungkapkan bahwa beberapa titik di sektor pangan yang rawan adanya praktik korupsi antara pembuat kebijakan dan pebisnis.

"Unsur korupsi ini diantaranya kuota impor yang berhubungan dengan sapi dan subsidi rawan korupsi, misalnya komoditas pupuk yang kita tetapkan tersangka dan bansos, di pertanian juga banyak dikorupsi pemda-pemda," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan praktik korupsi ini bisa dicegah dengan memotong rantai distribusi yang terlalu panjang saat ini.

Beberapa solusi jangka pendek dan jangka panjang menurutnya bisa menjadi pencegah dan penghambat praktik mafia pangan.

"Solusinya adalah jangka pendek, seperti operasi pasar besar-besaran dengan menggandeng produsen-produsen. Solusi jangka panjangnya adalah toko tani Indonesia, tujuannya memotong rantai pasok. Ini akan buat konsumen untung dan tersenyum, pedagang makmur," pungkasnya. (feb/feb)