Dimediasi Jokowi, Proyek LRT Jabodetabek Dilanjutkan

Jakarta - Rapat kabinet terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Wapres Jusuf Kalla berhasil menyelesaikan persoalan yang menghambat pembangunan angkutan massal berbasis kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jabodetabek.

LRT ini sempat berhenti dan menjadi proyek 'tak bertuan' karena adanya perbedaan pandangan mengenai pembiayaan dan ukuran rel antara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Jakarta.

"Alhamdulillah hal yang belum terselesaikan, yang masih ada perbedaan antara Pemerintah Pusat dan Pemda, juga BUMN yang ditunjuk buntuk menyelesaikan ini, hari ini semuanya bisa terselesaikan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan hasil rapat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

"Soal pendanaan demikian juga soal pendanaan yang kemarin masih ada perbedaan pandangan. Alhamdulillah hari ini Bapak Presiden telah memutuskan pengaturan pendanaan, termasuk di dalamnya bagaimana nanti operasionalnya, tiketnya dan sebagai-sebagainya telah sudah diatur antara Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI," paparnya

Sementara untuk LRT Palembang tidak banyak persoalan, hanya saja perlu menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) yang akan selesai pekan depan.

"Kemudian untuk Bandung Raya karena perlu memang dibuat trasenya dan juga perhitungan termasuk apakah nantinya pemerintah atau dikerjasamakan swasta sekarang ini sedang dihitung." kata Pramono.

Hadir dalam rapat ini Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri BUMN Rini M Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro

Selain itu, hadir juga Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin. (mkl/feb)