Mendengar adanya rencana tersebut, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tonny Budiono mengatakan bahwa perpindahan jalur pelayaran tidak dapat dipaksakan kepada para pelaku industri pelayaran yang selama ini telah melewati Selat Malaka.
Menurutnya, para pelaku bisnis yang menggantungkan hidupnya lewat bidang pelayaran nantinya dapat memilih sendiri jalur pelayaran mana yang lebih efisien dalam melakukan perdagangan antar negara. Perpindahan jalur pelayaran juga harus memperhitungkan aspek bisnis, seperti biaya operasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pihaknya juga membenarkan bahwa Selat Malaka sebagai jalur favorit pelayaran internasional sudah cukup padat oleh lalu lintas kapal. Setiap tahun, sekitar 600.000 kapal berbagai jenis berlayar melewati jalur strategis ini.
"Padat sih, di Selat Malaka kan sudah padat banget. Sekitar 600.000 kapal per tahun," tutur Tonny.
Perihal usulan yang diungkapkan Menko Maritim Rizal Ramli awal pekan lalu, pihaknya mendukung, namun masih perlu dikaji lebih dalam lagi kelebihan dan kekurangannya dengan adanya kebijakan tersebut nantinya.
"Kalau saya sih boleh boleh saja namanya ide masa nggak boleh. Namanya ide kan nanti harus kita jual untung ruginya kan," kata Tonny. (feb/feb)










































