Rizal Ramli Usul Jalur Pelayaran dari Selat Malaka Digeser, Ini Kata Dirjen Laut

Wawancara Dirjen Perhubungan Laut

Rizal Ramli Usul Jalur Pelayaran dari Selat Malaka Digeser, Ini Kata Dirjen Laut

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Kamis, 16 Jun 2016 11:25 WIB
Rizal Ramli Usul Jalur Pelayaran dari Selat Malaka Digeser, Ini Kata Dirjen Laut
Foto: agung pambudhy
Jakarta - Lalu lintas pelayaran di kawasan Selat Malaka belakangan ini dinilai sudah cukup padat. Dengan lebar selat yang tidak terlalu luas untuk menampung banyak kapal, Pemerintah Indonesia melalui Kemenko Maritim dan Sumber Daya mengusulkan untuk memindahkan jalur pelayaran kapal niaga dari sebelumnya melewati Selat Malaka kemudian digeser ke Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II yang melewati Selat Lombok.

Mendengar adanya rencana tersebut, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tonny Budiono mengatakan bahwa perpindahan jalur pelayaran tidak dapat dipaksakan kepada para pelaku industri pelayaran yang selama ini telah melewati Selat Malaka.

Menurutnya, para pelaku bisnis yang menggantungkan hidupnya lewat bidang pelayaran nantinya dapat memilih sendiri jalur pelayaran mana yang lebih efisien dalam melakukan perdagangan antar negara. Perpindahan jalur pelayaran juga harus memperhitungkan aspek bisnis, seperti biaya operasional.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Menko Maritim kan mengkoordinir semua tapi kalau masalah jalur pelayaran itu tergantung si user nggak bisa memaksakan. Misalnya kamu mau ke Bandung, kamu senangnya lewat Cipularang atau kamu senang lewat jalur biasa kan tergantung untuk melihat untung ruginya itu kita nggak bisa maksain si user," ujar Tonny kepada detikFinance di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (14/6/2016).

Pihaknya juga membenarkan bahwa Selat Malaka sebagai jalur favorit pelayaran internasional sudah cukup padat oleh lalu lintas kapal. Setiap tahun, sekitar 600.000 kapal berbagai jenis berlayar melewati jalur strategis ini.

"Padat sih, di Selat Malaka kan sudah padat banget. Sekitar 600.000 kapal per tahun," tutur Tonny.

Perihal usulan yang diungkapkan Menko Maritim Rizal Ramli awal pekan lalu, pihaknya mendukung, namun masih perlu dikaji lebih dalam lagi kelebihan dan kekurangannya dengan adanya kebijakan tersebut nantinya.

"Kalau saya sih boleh boleh saja namanya ide masa nggak boleh. Namanya ide kan nanti harus kita jual untung ruginya kan," kata Tonny. (feb/feb)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads