APBN-P 2005 Baru Dibahas Mei

Jakarta - Pemerintah pada hari ini secara resmi menyerahkan APBN-P 2005 beserta nota keuangannya. Sementara pembahasannya baru dilakukan setelah reses pada Mei nanti."Saya telah serahkan kepada pimpinan DPR APBN-P dan rencana UU perubahan APBN 2005 beserta nota keuangan dan diterima dengan baik," kata Menkeu Jusuf Anwar sebelum rapat dengan Panitia Anggaran di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/3/2005). Dengan diserahkannya APBN-P dan nota keuangan, pemerintah berharap pembahasan bisa dilakukan setelah reses yang akan dimulai tanggal 25 Maret. "Harapannya sekarang bagaimana APBN itu setelah reses bisa kita bahas secara produktif dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar," ujar Menkeu.Ketika ditanya isi dari APBN-P, Menkeu mengaku belum bisa menyebutkan karena belum menjadi public domain dan baru akan menjadi public domain setelah diumumkan melalui sidang paripurna yang akan digelar besok. Sementara wakil ketua Panitia Anggaran Hafiz Zawawi mengaku terkejut dengan surat dari pemerintah yang hanya menyebutkan DPR diminta mempelajari draf APBN-P selama reses dan sama sekali tidak meminta dilakukan percepatan pembahasan pada saat reses. "Kalau kita diminta hanya mempelajarinya pada masa reses, maka pembahasannya kemungkinan baru dilakukan Mei, dan paling cepat selesai Juni. Itu kan terlalu lama," kata Hafiz.Menurutnya, dengan pembahasan yang baru dimulai Mei, maka dipastikan rakyat akan terpukul 2 kali yakni terpukul akibat kenaikan harga BBM dan terpukul karena dana kompensasi baru dikucurkan karena belum dibahas oleh panitian anggaran. Hafiz menambahkan, bisa jadi asumsi harga minyak juga berubah ke atas karena saat ini harga minyak dunia sudah mencapai US$ 57 per barel, sedangkan asumsi awal dalam APBN-P hanya dipatok US$ 35 per barel. "Kalau asumsinya nanti dinaikkan, konsekuensinya nanti subsidi bertambah lagi," ujar Hafiz. (qom/)