.webp)
Anggaran yang dipangkas ini berupa anggaran belanja Rp 65 triliun di Kementerian/Lembaga (K/L), serta transfer ke daerah Rp 68,8 triliun.
Karena ada anggaran daerah yang dipangkas inilah, maka Sri Mulyani membutuhkan dukungan dari DPD. Pertemuan Sri Mulyani dengan pimpinan DPD yang dipimpin Irman Gusman, berlangsung dari pukul 16.30 hingga 17.15 WIB. Sri Mulyani didampingi Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 |
Usai pertemuan, Irman mengatakan, Sri Mulyani merupakan orang yang apa adanya. Dalam pertemuan kurang lebih satu jam tersebut, Sri Mulyani memaparkan kondisi perekonomian Indonesia yang masih penuh tekanan, sehingga perlu kehati-hatian.
"Beliau datang kemari untuk meminta dukungan, apapun yang beliau lakukan ini untuk kepentingan bersama. Kami akan lakukan reformasi struktural agar kredibel. Yang jelas Sri Mulyani katakan, Indonesia relatif dibanding negara lain, seperti Brasil lebih baik tapi harus berlandaskan struktur ekonomi yang kokoh sehingga bisa menimbulkan kepercayaan. Kami di DPD khususnya agar anggaran terkait daerah ini bisa terjaga," papar Irman usai pertemuan, Rabu (10/8/2016).
 |
Di tempat yang sama, Sri Mulyani mengatakan, dalam pertemuan dengan pemimpin DPD, dirinya memaparkan kondisi ekonomi Indonesi terkini. Pemangkasan anggaran harus dilakukan, karena penerimaan pajak bakal berkurang Rp 218 triliun dari target.
Kurangnya penerimaan pajak tahun ini diakibatkan kondisi ekonomi yang belum membaik.
"Penerimaan pajak kita sejak 2 tahun terakhir di bawah dari yang ditargetkan dalam APBN 2014dan 2015, sehingga penetapan basis di 2016 menjadi sangat tidak realistis," jelas Sri Mulyani.
Sumber penerimaan pajak, seperti dari pertambangan, konstruksi, dan perdagangan mengalami pelemahan. Sehingga penerimaan pajak juga melemah. Pemangkasan anggaran belanja dilakukan untuk menjaga APBN Perubahan (APBN-P) 2016 tetap kredibel dan bisa dipercaya oleh investor.
"Dari sisi daerah, meminta agar pemda sedapat mungkin menjaga transfer ke daerah, apakah itu dana alokasi umum, DBH, atau dana alokasi khusus termasuk dana desa," kata Sri Mulyani.
"Saya senang karena Ketua DPD mendukung. Pemahaman atas situasi pemerintah dan dukungan atas langkah-langkah yang kami ambil. Terutama APBN untuk mendukung ekonomi tanpa memberi risiko yang tidak baik," imbuhnya. (wdl/ang)
