Pertumbuhan ekonomi 2017 Ditarget 5,3%, ini Kata Gubernur BI

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja membacakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017. Dalam rancangannya, target pertumbuhan ekonomi dipatok pada posisi 5,3% sepanjang tahun 2017.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, target tersebut sangat realistis untuk dicapai dengan kondisi ekonomi yang Indonesia yang terus membaik seperti saat ini.

"Itu 5,3% di tahun 2017 cukup sejalan dan cukup konservatif (bisa dicapai) karena Bank Indonesia sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi 5,2% sampai 5,6%," kata Agus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/8/2016).

Agus mengatakan, sebenarnya peluang Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi masih sangat terbuka lebar. Apa lagi isu-isu global terkait kondisi ekonomi dunia bisa dikatakan menguntungkan Indonesia.

Belum lagi statistik ekonomi Indonesia yang terus menunjukkan perbaikan ditandai dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi di angka 5,18% pada Kuartal II-2016 ini.

"Ini dibantu juga oleh adanya transaksi berjalan yang lebih baik dan adanya transaksi modal dan finansial yang cukup kuat membantu neraca pembayaran kita," sambung dia.

Namun ia mengatakan, di masa depan masih ada tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia. Belum pulihnya perekonomian negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan China menurut Agus menjadi faktor yang harus diwaspadai.

"Saya memahami memang lebih baik di 2017 ini kita cukup konservatif (tidak terlalu memaksakan target yang tinggi). Karena 2015-2016 kita kan melakukan revisi APBN dan kita bisa dikatakan tidak mencapai penerimaan negara. Jadi kalau misalnya 2017 ini dimulai dengan postur yang agak konservatif saya merasa itu baik," tandas dia.

Target Pajak Realistis

Dalam RAPBN 2017, pemerintah mematok penerimaan negara dari sektor pajak mencapai Rp 1.459,9 triliun. Banyak yang pesimistis target tersebut bisa tercapai mengingat target penerimaan pajak tahun ini saja masih jauh dari harapan.

Agus justru berpandangan berbeda. Target penerimaan negara dari sektor pajak tersebut masih bisa tercapai.

"Apa yang disampaikan itu (target penerimaan pajak dalam RAPBN 2017) cukup realistis," kata dia.

Pandangannya tersebut, didasarkan adanya undang-undang perpajakan yang baru saja diluncurkan pemerintah yakni Undang-undang pengampunan pajak alias tax amnesty.

"Tentu yang akan banyak berperan adalah seberapa jauh sukses kita di tax amnesty. Kan masih ada tax amnesty sampai kuartal I-2017, itu akan membantu. Kita meyakini dana yang akan banyak masuk itu di kuartal akhir 2016 dan awal 2017," kata Agus.

Optimismenya bukan sekedar pada derasnya dana orang Indonesia yang kembali dalam bentuk repatriasi. Melainkan juga pada meningkatnya basis data perpajakan di tanah air. Dengan data perpajakan yang lebih baik, pengumpulan pajak akan lebih mudah dilakukan.

Apa lagi saat ini pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah bersepakat untuk membahas aturan turunan terkait reformasi aturan perpajakan yang lebih baik.

"Kalau saya melihat, kalau tax amnesty didukung dengan tax reform yang baik. Dan tax reform itu kelihatan menjadi prioritas akan dibahas oleh pemerintah dengan DPR. Kita tahu bahwa dalam perencanaan itu sudah direncanakan membahas revisi ketentuan umum pajak, mengajukan RUU penerimaan bukan pajak, melakukan revisi PPh dan PPN, itu semua akan membuat administrasi pajak kita akan lebih baik," tandas dia. (dna/ang)