Follow detikFinance Follow Linkedin
Kamis, 18 Agu 2016 11:10 WIB

Pemerintah RI Berutang untuk Bayar Bunga Utang, Ini Bahayanya

Maikel Jefriando - detikFinance
Foto: Rachman Haryanto Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, posisi defisit keseimbangan primer tercatat mencapai Rp 111,4 triliun. Ini menandakan bahwa utang yang ditarik oleh pemerintah digunakan untuk membayar beban bunga utang.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menjelaskan bila posisi tersebut selalu naik maka akan membahayakan APBN. Pemerintah akan terhambat untuk mengarahkan belanja ke arah yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur dan mendorong perekonomian secara umum.

"Akhirnya belanja produktif pemerintah jadi terbatas kan," terang Josua kepada detikFinance, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Di samping itu, kredibilitas APBN juga akan menjadi pertanyaan investor. Lembaga rating internasional seperti Standard & Poor's, Moody's dan Fitch akan menyoroti buruknya kondisi fiskal yang ditangani oleh pemerintah. Ini juga kemudian akan menyulitkan pemerintah untuk menarik investasi.

"Saat keseimbangan primer memburuk mungkin ada persepsi lembaga rating itu akan melihat bayar bunga utang saja belum bisa apalagi bayar pokoknya," jelasnya.

Maka dari itu penyusunan APBN dituntut agar realistis. Khususnya dalam kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian. Dalam dua tahun terakhir, Josua menilai memang ada kesalahan, namun ini sudah sedikit diperbaiki pada 2017.

Baik asumsi makro ekonomi, serta target penerimaan pajak dan belanja diukur berdasarkan proyeksi realisasi saat akhir tahun. "Setiap asumsi dalam APBN itu menentukan seluruh sektor, termasuk untuk utang. Jadi semakin realistis maka persepsi investor juga akan bagus," papar Josua.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Askolani menilai posisi defisit keseimbangan primer hanya satu bagian kecil dalam postur APBN. Sehingga tidak dapat menunjukkan kondisi bahaya terhadap APBN. Indikator utama, menurutnya adalah defisit anggaran APBN.

"Sebenarnya nggak ada istilah bahaya. itu posisi saja menunjukan kita fiskalnya ada defisit keseimbangan primer. kan kalau melihat itu sinyalnya hanya indikator tambahan. Indikator utama defisit anggaran," terang Askolani kepada detikFinance.

Posisi defisit anggaran dalam RAPBN 2017 adalah 2,41% dan rasio utang terhadap PDB berkisar26%. Askolani menyatakan ini masih jauh lebih baik dibandingkan banyak negara lain.

"Secara makro, defisit kita itu mash mangeable. Kalau dibandingkan dengan negara lain jauh lebih aman. Tapi dalam itu ada tantangan , dari pajak, belanja dan termasuki keseimbangan primer," tukasnya.

Dalam data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dikutip detikFinance, Kamis (18/8/2016), defisit pada keseimbangan primer ini terjadi sejak 2012.

Pada 2010, keseimbangan primer tercatat surplus atau positif dengan realisasi Rp 41,5 triliun. Ini artinya penerimaan negara lebih besar dari belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Jadi pemerintah kala itu masih memiliki dana dari penerimaan negara untuk membayar bunga utang.

Setahun berikutnya, kondisi keseimbangan primer mulai menipis. Surplus pada keseimbangan primer hanya Rp 8,8 triliun. Namun ini masih dianggap sehat dari sisi pengelolaan anggaran negara.

Pada 2012, keseimbangan primer mulai defisit sebesar Rp 52,7 triliun. Begitu pun yang terjadi pada 2013, dengan besaran defisit Rp 98,6 triliun, lalu 2014 defisit sebesar Rp 93,2 triliun.

Lewat kondisi defisit ini, berarti pemerintah sudah tidak memiliki kemampuan untuk membayar bunga utang dari hasi penerimaan negara. Pemerintagh harus mencari utang baru untuk membayar bunga utangnya.

Lonjakan drastis keseimbangan primer terjadi pada 2015, yang nilainya menjadi Rp 142,4 triliun. Pada 2016, dalam APBN Perubahan (APBN-P) dicantumkan defisit keseimbangan primer Rp 105,5 triliun dan defisit keseimbangan primer di 2017 diperkirakan sebesar Rp 111,4 triliun. (mkl/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com