BUMN Tak Dapat Suntikan Modal, Beban Utang Pemerintah Berkurang

Jakarta - Beban utang pemerintah berkurang setelah pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 tidak mencantumkan Penyertaan Modal Negara (PMN), atau suntikan modal untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Tidak ada PMN itu bisa mengurangi beban utang pemerintah di masa yang akan datang," ungkap Analis Mandiri Sekuritas, Leo Rinaldy, kepada detikFinance, Kamis (18/8/2016).

Leo menjelaskan, selama ini PMN masuk dalam kelompok pembiayaan. Suntikan yang diberikan kepada BUMN bersumber yang ditarik melalui APBN. Sehingga ke depan negara yang harus menanggung beban pokok dan bunga utang.

"Kalau masih ada PMN, kan yang harus menanggung utangnya. Ini kan bukan belanja yang bisa disalurkan atau ditahan. Pada sisi lain, tidak ada PMN ini kan juga mendorong kemandirian BUMN," jelasnya.

Secara keseluruhan, menurut Leo, APBN disusun dengan sangat realistis dan tidak lari dari arah ekspansif dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi. Terlihat dari sisi postur belanja dan penerimaan yang dikur berdasarkan proyeksi realisasi terkini.

"APBN yang sekarang itu kredibel, realistis dan mampu tetap mengakomodir pertumbuhan ekonomi," tegas Leo.

Defisit anggaran yang sebesar 2,41% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Leo menilai level tersebut masih sangat aman. Menurutnya, pemerintah khususnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memang mematok asumsi yang kemungkinan untuk tercapainya cukup tinggi.

"Defisit 2,41% masih manageable karena itu angka yang menurut saya relatif manageable untuk dicapai. Jadi ini sepertinya memang target yang dibuat untuk bisa dicapai," terang Leo.

Investor cukup menyoroti sisi fiskal pemerintah dalam dua tahun terakhir. Dengan RAPBN yang diajukan, menurut Leo disambut baik oleh investor. Akan lebih baik bila nantinya tidak ada perubahan APBN di tengah tahun.

"Sebenarnya yang paling ideal anggaran nggak direvisi karena sebenarnya revisi itu kan ada adjustment karena pemerintah lupa sesuatu. Nah dengan postur ini saya lihat pemerintah ingin tanpa revisi, ini yang sekarang dilakukan," paparnya. (mkl/wdl)