Realisasi Penerimaan Negara Sampai Agustus 2016 Rp 820,7 T

Jakarta - Penerimaan negara sampai dengan Agustus 2016 mencapai Rp 820,7 triliun, atau 46,1% dari target penerimaan dalam negeri Rp 1.784,2 triliun, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

"Kami melaporkan bahwa penerimaan negara hingga Agustus sebesar 46,1% dari target APBN P 2016," ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Sri Mulyani masih optimistis, sampai dengan akhir tahun realisasi penerimaan masih sesuai dengan proyeksi pemerintah. Di mana masih ada kekurangan atau shortfall Rp 219 triliun.

"Ini masih sama kami tidak memperkirakan perubahan dari outlook realisasi akhir tahun. Tentu kita akan melihat terus perkembangan yang terjadi di seluruh kanwil perpajakan dalam mencapai target penerimaan negara. Baik dari maupun tax amnesty dan perpajakan lainnya termasuk bea cukai dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)," terangnya.

Sri Mulyani mengakui, penerimaan dalam kurun waktu tiga bulan ke depan sangat penting. Ada risiko terhadap APBN 2016 yang datang dari cost recovery.

"Risiko dari cost recovery penerimaan SDA migas, di mana sampai Juli realisasi cost recovery mencapai US$ 6,5 miliar . Di APBN-P hanya US$ 8 miliar. Kemungkinan melebihi sehingga akan memberikkan tambahan pengeluaran yang akan mengurangi penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari SDA," paparnya.

Dari sisi belanja, opsi penghematan tetap berjalan seperti rencana semula. Termasuk untuk transfer ke daerah. Sampai dengan akhir tahun, belanja bisa direalisasikan sampai dengan 97,1% dari total belanja pemerintah pusat Rp 1.306,7 triliun.

"Kami perkirakan pada akhir tahun penyerapan belanja akan lebih tinggi dari rata-rata setiap tahunnya yakni mencapai 97,1%. Ini tentu saja merupakan berita baik karena pemerintah semakin baik dalam merencanakan dan mengeksekusi," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani tetap akan memantau hasil penerimaan sampai dengan akhir tahun untuk menjaga defisit bisa di bawah batas 3%.

"Kalau seandainya defisit mengalami pertambahan, tujuannya adalah menjaga momentum kegaitan prioritas pemerintah agar tidak terganggu. Kita memperikrakan mungkin akan meningkat sebesar 0,2%. Namun itu akan dilakukan secara hati-hati, dan melihat belanja yang memang cukup menggembirakan, karena banyak K/L (Kementerian/Lembaga) yang melakukan belanja secara tepat waktu," pungkasnya. (mkl/wdl)