Live Report: Hari Terakhir Periode I Tax Amnesty

Pada pukul 00.00 WIB, jumlah harta yang tercatat berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) mencapai Rp 3.620 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari repatriasi sebesar Rp 137 triliun, deklarasi dalam negeri sebanyak Rp 2.532 triliun dan deklarasi Rp 951 triliun.

Total uang tebusan yang telah diterima mencapai Rp 97,2 triliun. Melebihi 50% dari target akhir program tax amnesty Rp 165 triliun pada akhir Maret 2017 mendatang.

Komposisi tebusan berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) yang disampaikan, Rp 76,5 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi non UMKM, Rp 2,62 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi UMKM, Rp 9,7 triliun dari badan usaha non umkm dan sisanya dari badan usaha UMKM.

Nomor antrean pendaftaran tax amnesty periode I telah berhenti dibagikan.

Namun tepat lewat pukul 00.00, atau pergantian hari, petugas pajak di dalam ruang pelayanan tax amnesty masih tetap melayani puluhan peserta pengampunan pajak.

Satu orang petugas pajak, rata-rata bisa melayani satu orang pelapor tax amnesty dalam waktu 5 menit.

Jumlah masyarakat yang berada di lokasi sudah berkurang, tidak ada lagi antrean. Hanya mesiakan mereka yang masih menanti surat pernyataan telah mengikuti tax amnesty.

Total antrean terakhir sebelum akhirnya ditutup yakni 2.667.

Pada pukul 00.00 WIB, jumlah harta yang tercatat berdasarkan Surat Pernyataan Harta (SPH) mencapai Rp 3.620 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari repatriasi sebesar Rp 137 triliun, deklarasi dalam negeri sebanyak Rp 2.532 triliun dan deklarasi Rp 951 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati punya catatan evaluasi dari pelaksanaan tax amnesty periode pertama.

"Jadi kita tetap fokus minimal Rp 1320 triliun yang sudah kita presentasikan untuk target penerimaan perpajakan akhir tahun ini,"

"Sept ini karena ada tax amnesty, kenaikan dari penerimaan pajak meningkat cukup besar. Kita masih memiliki 3 bulan lagi. Jd Insya Allah bisa capai target. Tentu saya juga akan perhatikan cukai, karena biasanya kenaikannya di 3 bulan terakhir,"

"Potensi sangat banyak. Selama ini haris diakui dari sisi database yang kita miliki dan kemampuan DJP masih sangat bisa diperbaiki. Dalam hal ini, ada ruang perbaikan baik dari identifikasi potensi, dan melakukan pendekatan dan akhirnya kemampuan mendapatkan penerimaan itu secara efektif," jelas Sri Mulyani.

Dari data Ditjen Pajak hingga pukul 18.00 WIB, total yang harta yang tercatat dalam program tax amnesty sebesar Rp 3.516 triliun menurut Surat Pernyataan Harta (SPH).

Angka itu meliputi deklarasi dalam negeri Rp 2.444 triliun, deklarasi luar negeri Rp 937,1 triliun, dan repatriasi Rp 135,4 triliun.

Jika dirinci berdasarkan negara, untuk dana repatriasi, Singapura menempati posisi pertama dengan dana yang direpatriasi dari negara itu sebesar Rp 77,4 triliun, disusul Cayman Island Rp 16,5 triliun, Hong Kong Rp 14 triliun, China 3,6 triliun, dan Virgin Island Rp 2,3 triliun.

Sementara untuk deklarasi luar negeri, Singapura kembali menempati posisi pertama sebesar Rp 631,3 triliun, Virgin Island Rp 71,7 triliun, Cayman Island Rp 52,5 triliun, Hong Kong Rp 37,9 triliun, dan Australia Rp 32,1 triliun.

Program pengampunan pajak atau tax amnesty merupakan hak bagi seluruh warga negara Indonesia. Tak terkecuali para pegawai negeri sipil, pejabat negara maupun Presiden dan Wakil Presiden.

Apakah Presiden Jokowi ikut tax amnesty?

"Saya tidak," kata Jokowi

Akan tetapi Jokowi menyampaikan bahwa beberapa perusahaan yang dulu dikelolanya mengikuti tax amnesty.

"Tapi perusahaan ikut, karena saya sudah tidak mengurus perusahaan," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat tidak perlu khawatir bila tidak menikmati fasilitas tarif rendah pada periode I program pengampunan pajak atau tax amnesty. Masih ada tahap selanjutnya, dengan tarif yang tidak terlalu tinggi.

"Saya ingin ingatkan sekali lagi bahwa ini adalah tahap I,masih ada tahap II, tahap III yang bisa diikuti. Msh ada kesempatan," ungkap Jokowi.

Seluruh Kepala Kantor Pelayanan Pajak kumpul di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta. Mereka datang satu persatu sejak pukul 21.00.

Kedatangan mereka sendiri terkesan cukup mendadak, terlihat dari pakaian yang dikenakan tidak seragam. Ada yang tampak rapi mengenakan batik, ada yang berkemeja putih, bahkan ada yang sekedar mengenakan kaus berkerah.

"Mereka sengaja dikumpulkan Pak Ken (Ken Dwijugiasteadi, Dirjen Pajak). Untuk evaluasi tax amensety periode i," ujar Kasubdit Humas Perpajakan DJP Ani Natalia Pinem.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, bahwa jumlah harta yang telah terdaftar mencapai Rp 3.540 triliun. Dengan jumlah tebusan Rp 97,1 triliun.

Periode pertama pelaksanaan pengampunan pajak atau tax amnesty tinggal hitungan jam. Lewat tengah malam, tarif tebusan 2% untuk deklarasi harta tak lagi berlaku.

Tercatat, uang tebusan yang masuk telah mencapai 97,1 triliun, atau lebih dari 50% dari target Rp 165 triliun hingga akhir program di Maret 2017 mendatang.

"Ini bukan yang terakhir. Ini kita minta tahap kedua dan ketiga dengan antusias yang sama," ucap Sri Mulyani saat mendampingi Presiden Joko Widodo meninjau tempat pendaftaran tax amesty di kantor pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Senyum sumringah tak henti-hentinya mengembang dari bibir Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Senyuman bahagia itu terlihat saat dirinya menemani Presiden Joko Widodo yang berkeliling memantau pelaksanaan pendaftaran pengampunan pajak atau tax amnesty di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

Kebahagian itu wajar mengingat antusiasme masyarakat yang mendeklarasikan maupun merepatriasi hartanya. Terhitung, malam ini merupakan malam pendaftaran untuk periode pertama dengan tarif tebusan termurah, yakni 2%.

"Senyum pak presidennya disini. Makasih Pak Presiden sudah mendukung pelaksanaan tax amnesty," kata Sri Mulyani yang malam ini mengenakan blus hijau dengan rok hitam sambil mengalihkan pandangannya ke Jokowi yang berada di sampingnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak cukup puas dengan realisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Jokowi langsung menyampaikan terimakasih kepada para petugas pajak atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada seluruh petugas pajak, aparat pajak yang dalam 3 bulan terakhir bekerja betul-betul dan sebulan terakhir ini kerja sampai tengah malam," terang Jokowi.

Menurut Jokowi, para petugas tersebut layak mendapat apresiasi yang lebih atas kinerja yang diberikan kepada negara.

"Saya sendiri saya menyampaikan, Bu Menteri, Pak Dirjen agar mereka diberikan apresiasi karena telah memberikan pelayanan dan integritasnya terhadap tax amnesty," ujarnya.

Berdasarkan surat pernyataan harta (SPH), hingga pukul 20.03 WIB, Total deklarasi dan repatriasi di posisi Rp 3.540 triliun. Sementara angka tebusan sudah Rp 97,1 triliun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajarannya. Ia pun menyebut keberhasilan ini juga turut didukung kerja sama dan kerelaan para pengusaha untuk turut melaporkan hartanya.

"Saya lihat di lapangan, Menteri, Dirjen, dari Kadin dan Bursa," kata Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan langsung untuk memantau langsung pelaksanaan program tax amnesty di akhir periode I yang jatuh pada hari ini (30/9/2016). Apa hasil temuannya?

"Jadi, sampai hari ini malam hari ini jam 8.03 WIB, Total deklarasi dan tepatriasi di posisi Rp 3.540 triliun, angka tebusan sudah Rp 97,1 triliun (berdasarkan surat pernyataan harta)," kata Jokowi disambut tepuk tangan saat menyampaikan laporan perkembangan program tax amnesty.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang langsung ke Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2016).

Jokowi tampak didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan Ketua UmumKadin Rosan P Roeslani.

Di lokasi, Jokowi dan rombongan langsung disambut oleh Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi.

Ia bersama rombongan langsung naik ke lantai 2 tepatnya menuju ruang tunggu penyerahan Surat Pernyataan Harta (SPH).

Periode pertama tax amnesty resmi berakhir hari ini. Di hari terakhir periode pertama pengampunan pajak ini, para wajib pajak sejak pagi hari sudah ramai mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di berbagai daerah.

Sebagai salah satu pencetus ide tax amnesty, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggelar syukuran dengan memotong nasi tumpeng di kantornya. Tumpeng yang dilengkapi dengan berbagai hiasan lengkap dengan lauk pauk dipotong dan dibagikan kepada para anggota Apindo.

Syukuran ini dilakukan karena target deklarasi Apindo pada periode pertama melampaui target Apindo sebesar RP 1.000 triliun.

"Terus terang kami khawatir statement kontroversial yang menjadi headline akan membawa Rp 1.000 triliun bisa tercapai. Tapi hari ini deklarasi mencapai bisa Rp 1.045 triliun," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).

Pemotongan tumpeng dilakukan di akhir jumpa pers dan dipotong langsung oleh Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani.

"Di belakang ini sudah kami siapkan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa target kita telah tercapai," kata Hariyadi.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menuturkan, realisasi program tersebut dalam periode awal ini memang melebihi espektasi pemerintah. Diyakini uang tebusan yang dibayarkan peserta bisa mencapai Rp 100 triliun.

"Kalau lihat hasil yang ada terus terang melebihi ekspektasi atau harapan karena ini baru periode pertama. masih ada periode kedua dan ketiga," ungkap Pramono di Istana Negara, Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Pramono mendapatkan laporan, bahwa situs resmi Ditjen Pajak bahkan sempat tidak bisa diakses karena banyaknya masyarakat yang mencoba masuk.

"Jadi per hari ini kita mendapatkan data kebetulan saking banyaknya yang membayar hari ini, yang men-declare hari ini pajaknya itu sampe server-nya itu Hang. Jadi kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi hari ini," paparnya.

"Tapi tadi pagi sudah Rp 95,6 Triliun tebusannya. Dan kami meyakini kalau melihat trend kemarin harusnya hari ini sudah tembus di atas Rp 100 triliun untuk tebusannya," tegas Pramono.

Periode pertama tax amnesty resmi berakhir hari ini. Di hari terakhir periode pertama pengampunan pajak ini, para wajib pajak sejak pagi hari sudah ramai mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di berbagai daerah.

Sebagai salah satu pencetus ide tax amnesty, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggelar syukuran dengan memotong nasi tumpeng di kantornya. Tumpeng yang dilengkapi dengan berbagai hiasan lengkap dengan lauk pauk dipotong dan dibagikan kepada para anggota Apindo.

Syukuran ini dilakukan karena target deklarasi Apindo pada periode pertama melampaui target Apindo sebesar RP 1.000 triliun.

"Terus terang kami khawatir statement kontroversial yang menjadi headline akan membawa Rp 1.000 triliun bisa tercapai. Tapi hari ini deklarasi mencapai bisa Rp 1.045 triliun," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani di Kantor Apindo, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).

Pemotongan tumpeng dilakukan di akhir jumpa pers dan dipotong langsung oleh Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani.

"Di belakang ini sudah kami siapkan tumpeng sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa target kita telah tercapai," kata Hariyadi.

Potongan tumpeng pertama diberikan kepada Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita karena dedikasinya dalam menyukseskan tax amnesty pada periode pertama tax amnesty. Sedangkan potongan tumpeng kedua diberikan Hariyadi kepada Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofjan Wanandi.

"Pertama saya berikan kepada Pak Suryadi karena selama tiga bulan berkantor di kantor pajak," ujar Hariyadi.

Pendiri dan pemilik Alfamart, Djoko Susanto hari ini mendatangi Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (30/9/2016). Kedatangannya untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Pelaporan tax amnesty yang dilakukannya hari ini sendiri adalah atas nama badan usaha yang dipimpinnya.

"Kalau atas nama pribadi sudah dua minggu lalu. Sudah masuk yang pribadi. Sekarang perusahaan dan anak perusahaan," kata dia.

Adapun bentuk pelaporan kali ini hanya berbentuk deklarasi harta dalam negeri. Ia menjelaskan, seluruh kegiatan usaha Alfa Grup dilakukan di dalam negeri, sehingga tidak perlu melakukan deklarasi harta luar negeri atau pun repatriasi.

"Kita kan pengusaha lokal. Jadi kita deklarasi dalam negeri tidak repatriasi. Karena asetnya di dalam negeri, rupiah semua," tandas dia.

Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Widyo Pramono mendatangi kantor DJP Pusat, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Widyo hendak ikut program pengampunan pajak alias tax amnesty.

Widyo yang memakai batik hijau itu disambut oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

"Sebagai penegak hukum Jamwas itu bagaimana mengawasi jajaran penegak jaksa harus jadi contoh harus wajib pada aturan hukum tetutama pajak. Pemerintah menggalakkan yang demikian sambutannya dengan luar negeri itu luar biasa. Itu momen yang brilian yang dipimpin presiden langsung bahwa itu bagaimana WNI wajib membayar kewajiban," katanya, Jumat (30/9/2016).

Ia juga meminta para pejabat negara lain untuk ikut program tax amnesty supaya tidak ada lagi yang disembunyikan dan terbuka.

"Itu lah sebagai pejabat negara harus transparan jujur dalam melaporkan kewajiban bagi negara. Kita dapat gaji, dan ada pajak," ujarnya.

Franky Oesman Widjaja ikut tax amnesty sebagai wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Franky mengaku sudah mendeklarasi harta juga melakukan repatriasi.

"Repatriasi dan deklarasi. Untuk pribadi dan perusahaan," katanya di di Kanwil DJP Jakarta Selatan yang bertempat di lantai 24, kantor DJP Pusat, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan.

"Saya mau mengucapkan selamat ke Pak Dirjen dan Bu Menteri (Keuangan, Sri Mulyani) yang begitu sukses ke Bu Menteri. Ini atas komitmen dan kerja sama, kami berterima kasih," ujarnya.

"Saya rasa ini kesempatan yang bagus. Saya denger hampir Rp 100 triliun. Tax base itu menjadi suatu dasar untuk ekonomi kita jadi lebih baik lagi," ujarnya.

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Anton Charlyan ikut tax amnesty di kantor Pajak Pratama Kota Makassar, Jl Urip Sumiharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (30/9/2016).

Anton tak sendirian, ia datang bersama banyak pejabat di jajarannya. Wakapolda Brigjen Pol Gatot Eddy Pramono, selain itu dirinya juga mengajak beberapa pejabat Polda Sulawesi Selatan untuk mengikuti program tax amnesty seperti Karo rena Kombes Lucky Sulaksana, Dirkrimum Kobes Edwin Djatma, Dirkrimsus Kombes Heri Dahana, Dirlantas Kombes Rahman, Dir Pamovit Kombes Didi Yohanes serta Kabid Humas Kombes Frans Barung Mangera.

Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Anton Charlyan mendaftarkan diri ikut dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty pada akhir periode I ini.

"Iya sudah ini kita lapor tax amnesty, antreannya lumayan juga," ujar Anton saat ditemui di kantor Pajak Pratama Kota Makassar, Jl Urip Sumiharjo, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (30/9/2016).

Franky Oesman Widjaja anak dari salah satu orang terkaya dan pendiri Grup Sinarmas, Eka Tjipta Widjaja, datang ke kantor pajak untuk ikut program tax amnesty.

Tak lama setelah Franky, datang juga pendiri dan pemilik Alfamart, Djoko Susanto. Keduanya diterima langsung oleh Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Kiri-kanan: Anggota DPR Komisi XI Donny Imam Priambodo, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, Bos Sinarmas Franky Oesman Widjaja, dan Bos Alfamart Djoko Susanto (Foto:Yulida/detikFinance).

Adik Sri Sultan Hamengkubuwono X, KGPH Hadiwinoto memanfaatkan program Tax Amnesty. KGPH Hadiwinoto atau Gusti Hadi datang ke kantor Kanwil Pajak DIY di Jl Ring Roads Utara, Sleman, DIY, Jumat (30/9/2016).

Gusti Hadi berharap jika memang keluarga keraton ada yang belum mengikuti Tax Amnesty agar mengikuti langkahnya. Pihaknya ikut Tax Amnesty atas nama pribadi bukan mewakili Keraton.

"Kalau Keraton yang mewakili bukan saya, ini pribadi. Sebaiknya kalau ada keluarga yang memang belum agar semuanya mendaftar, itu lebih baik," kata Gusti Hadi di Kanwil Pajak DIY.

Gusti Hadi mengikuti Tax Amnesty bersama seorang pengusaha besar yang bergerak diberbagai bidang yakni Sukeno. Gusti Hadi mengaku sebagai manusia pasti punya dosa. Sehingga Tax Amnesty merupakan kesempatan baik untuk menebus dosa itu. Sebagai warga masyarakat yang telah menikmati hidup dari bumi air atau apapun, maka hukumya adalah wajib.

"Kita harapkan yang kita bayarkan ke pemerintah dikelola dengan baik. Jangan sampai bocor," katanya.

Semakin siang, semakin banyak wajib pajak (WP) mendaftar ikut program pengampunan pajak alias tax amnesty.

Siang ini Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Gatot Subroto, Jakarta Selatan, didatangi oleh Irjen Pol Boy Rafli Amar. Kadiv Humas Mabes Polri itu hendak ikutan tax amnesty.

Boy datang bersama Donny Imam Priambodo, Anggota DPR Komisi XI. Keduanya diterima oleh Kepala Kanwil Pajak Jakarta Selatan Sakli Anggoro, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama, dan Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita.

Kiri-kanan: Anggota DPR Komisi XI Donny Imam Priambodo, Kepala Kanwil Pajak Jakarta Selatan Sakli Anggoro, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama, dan Wakil Ketua Umum Apindo Suryadi Sasmita (Foto: Yulida/detikFinance)

Sambil menunggu layanan kembali dibuka usai jam istirahat, para peserta pengampunan pajak atau tax amnesty mendapatkan makan siang gratis dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menu makan siang gratis ini berupa fastfood yaitu nasi dan ayam goreng. Kursi yang tersedia tidak cukup menampung seluruh peserta tax amnesty, sampai-sampai mereka menikmati makan siang dengan duduk di lantai.

Berdasarkan pantauan detikFinance, di Kantor DJP Pusat, Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (30/9/2016), sambil menikmati makan siang, mereka juga sibuk membereskan data-data atau persyaratan mengikuti tax amnesty.

Di lobi lantai 1 gedung DJP ini, mereka saling bertanya kepada sesama peserta tax amnesty. Rata-rata, mereka duduk bergerombol 3-5 orang.

"Gimana ini yang benernya?" ucap salah satu dari mereka sambil merapikan berkas-berkas tax amnesty.

Menurut petugas di lokasi, layanan tax amnestsy akan dilanjutkan setelah makan siang. Dijadwalkan akan dimulai pukul 13.45 WIB.

Antrean peserta tax amnesty membludak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Untuk mengantisipasi kondisi ini, DJP menyiapkan 3.000 nomor antrean.

Namun, DJP akan menambah jumlah nomor antrean jika peserta tax amnesty di hari terakhir periode pertama ini terus bertambah.

"Kami siapkan 3.000 nomor antrean. Kalau kurang, kami tambah," ujar seorang petugas pajak bernama Edo di Kantor DJP, Jumat (30/9/2016).

Setelah mengikuti program tax amnesty, Yusuf Mansur kemudian mengisi khotbah di Masjid Kantor Pusat Ditjen Pajak. Mengenakan peci hitam dan jas hitam, Yusuf Mansur memberi ceramah di hadapan ratusan jemaah salat Jumat.

"Prinsipnya bayar pajak itu sedekah kok. Jadi kalau ngasih satu nanti bisa dapat 10," kata Yusuf dalam ceramahnya di hadapan ratusan jemaah.

Jemaah salat Jumat yang dipimpin oleh Ustaz Yusuf Mansur membludak hingga ke halaman masjid. Bahkan, pengurus masjid menambahkan karpet di halaman masjid untuk menampung jemaah.

Ratusan WP mengantre sejak pukul 04.00 WIB dini hari. Sebagian dari mereka bahkan belum dilayani oleh petugaspajak.

Ken pun menawarkan makan siang gratis buat para pengantre tax amnesty yang harus menunggu dari pagi sampai siang ini.

"Kalau sampai siang di sini, kita akan berikan juga makan siang. Setiap hari akan berikan makan siang," kata Ken di lantai 2 Gedung Utama Direktorat Jenderal Pajak Pusat, Jakarta Selatan.

"Kalau yang mau shalat Jumat itu masjidnya, nanti mau dipakai tenda jadi bisa banyak. Nanti khotbah yang jadi khatibnya jangan kaget ya," ujar Ken.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi meninjau lokasi pendaftaran peserta tax amnesty. Dalam kunjungannya, Ken menegaskan akan memberi pelayanan hingga tengah malam, syaratnya jika wajib pajak memiliki nomor antrean dan telah membayar 2%.

"Teman-teman tidak usah khawatir, kami akan melayani sampai selesai, sampai hari ini, kalau perlu sampai besok hari pun akan kami layani semaksimal mungkin," kata Ken, di Gedung Utama DJP Pusat, Lantai 2 Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016).

Bos Indofood Franky Welirang datang ke Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat untuk mengikuti program tax amnesty. Franky tiba sekitar pukul 11.50 WIB.

"Saya kira nomor satu sehubungan dengan tax amnesty ini sejak awal kita, kami semua dan para perusahaan lainnya menganggap semuanya akan berpartisipasi mesti. Karena tax amnesty yang ada saat ini adalah baik," kata dia, di lokasi, Jumat (30/9/2016).

Kedatangan Franky sendiri juga mewakili koleganya di Indofood, Anthoni Salim untuk turut mendaftar tax amnesty secara pribadi maupun perusahaan atau badan usaha.

"Saya kira kami mewakili Anthoni Salim untuk pribadi dan tentunya perusahaan-perusahaannya yang telah berpartisipasi dalam tax amnesty seperti yang di garis bawahi," tutur dia.

Ustaz Yusuf Mansur tiba di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.35 WIB.

Ini alasan ustaz kondang ini ikut pengampunan pajak.

"Pajaknya sebenarnya sudah dari tahun-tahun kemarin. Sekarang ikut tax amnesty buat menyempurnakan," katanya, Jumat (30/9/2016).

Ustaz Yusuf Mansur tiba di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan. Yusuf mau ikut program pengampunan pajak alias tax amnesty.

Dari pantauan detikFinance, Yusuf datang sekitar pukul 10.35 WIB ke kantor pajak. Ia belum mau menanggapi pertanyaan wartawan.

"Nanti dulu, nanti dulu, saya masuk ke dalam dulu," katanya sambil tersenyum, Jumat (30/9/2016).

Yusuf pun diterima oleh petugas pajak dan dipersilakan masuk ke ruangan kaca khusus untuk wajib pajak pelapor tax amnesty.

Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan menginstruksikan kepada seluruh bank persepsi untuk membuka layanan perbankan hingga pukul 21.00.

Sehingga di hari terakhir berlakunya tarif tebusan termurah 2%, seluruh wajib pajak yang ingin ikut tax amnesty dapat dilayani dengan baik. Hal ini dilakukan mengingat meningkatnya animo wajib pajak untuk ikut tax amnesty di minggu terakhir periode pertama.

"Jadi dalam rangka mendukung tax amnesty di akhir periode pertama, Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan menginstruksikan bank-bank membuka layanan sampai jam 21.00. Sehingga yang belum bayar bisa terlayani dengan baik," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas (P2 Humas) Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (30/9/2016).

Bank yang normalnya membuka layanan perbankan hingga pukul 15.00, khusus di hari terakhir periode pertama tax amnesty bank membuka layanannya hingga pukul 21.00.

Setelah membayar yang tebusan di bank persepsi, wajib pajak kemudian bisa bergegas ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat untuk menyampaikan bukti pembayaran tebusan dan Surat Pernyataan Harta (SPH) hingga pukul 24.00.

"Itu sudah ada suratnya dari Dirjen Perbendaharaan kepada seluruh bank persepsi diinstruksikan untuk buka layanan sampai jam 9 malam. Biasanya kan jam 3 sore mereka udah tutup kas. Jadi orang bisa nayar di bank, abis itu ke kantor pajak sampaikan SPH bisa sampai 12 malam," terang Hestu.

Dirjen Pajak Ken Dwijugisteadi turun tangan langsung menemui wajib pajak (WP) yang hendak mendaftar.

Berbatik coklat dibalut celana hitam dan sepatu kulit, Ken turun ke lokasi pendaftaran tax amnesty di lantai 2 Gedung Utama Direktorat Jenderal Pajak Pusat, Jakarta Selatan.

"Teman-teman tidak usah khawatir, kami akan melayani sampai selesai. Sampai hari ini kalau perlu sampai esok hari pun akan kami layani semaksimal mungkin," kata Ken di lokasi, Jumat (30/9/2016).

"Tidak usah khawatir, nanti nomor antreannya bisa kita bagi, kalau tidak kebagian nanti bisa complain. Kalau sampai siang di sini nanti kita akan berikan juga makan siang," jelasnya.