Ada Pungutan Liar di Program Markdown Amnesty, Susi Geram

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memberikan markdown amnesty kepada kapal yang selama ini beroperasi dengan data bobot palsu. Kapal tersebut diberi pengampunan asal mau melakukan pengukuran ulang dan beroperasi dengan data bobot kapal yang sebenarnya.

Namun kebijakan Susi ini justru disalhgunakan oleh pihak terkait yang bertanggung jawab dalam proses pengukuran ulang. Pemilik kapal yang ingin melakukan pengukuran ulang, dimintai biaya oleh petugas yang melakukan pengukuran. Padahal proses ini sejatinya gratis tanpa biaya.

"Saya jelaskan sekali lagi, ukur ulang tidak ada biayanya, semua digratiskan. Yang harus bayar hanya pengurusan SIPI untuk PHP saja. Pengukuran ulang dan lainnya tidak perlu bayar," ujar Susi dengan geramnya, saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (5/10/2016).

"Jadi kalau pemilik kapal dipungut oleh pengukur ulang, tolong segera dilaporkan siapa yang meminta uang. Karena saya dengar kemarin di Karimun Jawa dimintai Rp 15 juta untuk kapal di atas 10 GT. Tapi ada juga kapal 30 GT yang katanya dipungut biaya oleh oknum-oknum departemen (kementerian atau lembaga negara) terkait," tambahnya.

Menindaklanjuti praktik-praktik seperti ini, Susi juga menyampaikan, Presiden akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) agar kapal dengan ukuran di bawah 10 GT tidak lagi diperlukan izin dalam persyaratan melakukan Surat Laik Operasi (SLO) untuk berlayar dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) untuk penangkapan.

Sebelumnya Menteri KKP 7 november 2014 sudah mengirimkan SE kepada Gubernur, Bupati, untuk membebaskan izin-izin persyaratan untuk menangkap dan berlayar (SLO, SIPI) tidak diperlukan lagi untuk kapal di bawah 10 GT.

"Tapi karena banyak daerah yang belum mendengar, jadi akan dibuat Perpresnya. Presiden akan siapkan perpres untuk tidak lagi diharuskan membuat izin kapal di bawah 10 GT," tuturnya.

Susi memang memberikan fasilitas pengampunan bagi pemilik-pemilik kapal yang memalsukan berat kapal (markdown).

Prekatik markdown dilakukan pemilik kapal agar membayar pajak Pungutan Hasil Perikanan (PHP) lebih rendah, serta mendapatkan BBM bersubsidi yang dimanipulasi di bawah bobot 30 gross ton (GT).

Dengan data bobot kapal di bawah 30 GT, pemilik kapal juga bisa memperoleh keuntungan lain seperti pasokan BBM bersubsidi. Manipulasi dilakukan pemilik kapal karena Susi tidak memperkenankan kapal dengan bobot di atas 30 GT mengkonsumsi BBM subsidi.

Pihak KKP mensinyalir ada sekitar 5.000 kapal yang melakukan praktik markdown. Praktik lainnya, yakni menggunakan 1 surat izin tangkap untuk dipakai untuk beberapa kapal. (dna/dna)