Begini Jurus PUPR Agar Anggaran Infrastruktur Lebih Cepat Terserap

Jakarta - Memasuki triwulan ke empat tahun 2016, Kementerian PUPR telah mencapai 52,83% penyerapan anggaran. Ini artinya, dari total pagu APBN-P 2016 Rp 98,02 triliun, Kementerian PUPR telah menyerap Rp 51,78 triliun untuk menggarap 11 program.

Progres Penyerapan keuangan tersebut lebih baik dibandingkan dengan progres penyerapan keuangan pada 2015 lalu pada waktu yang sama, yang hanya mencapai 42,9 persen dengan progres fisik 49,29 persen. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa progres penyerapan keuangan didukung oleh adanya lelang dini yang telah dilakukan kementerian pada 2015 lalu.

"Ini hasil dari lelang dini yang dulu (proyek 2016 dilelang pada 2015), makanya untuk 2017, bulan ini sudah mulai diumumkan SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan), dari beberapa direktorat jenderal sudah mengumumkan SIRUP-nya untuk persiapan lelang," ujar dia saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Jumat (7/10/2016).

Lanjut dia, Kementerian PUPR tengah melakukan sejumlah upaya percepatan, seperti mendorong penyelesaian segera masalah pembebasan lahan/tanah sehingga pekerjaan konstruksi dapat segera dikerjakan.

"Ada beberapa yang harus dibayarkan seperti Bakauheni-Terbanggi Besar sudah siap dibayarkan. Saat ini sedang dilakukan revisi DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran)-nya agar bisa dibayarkan. Kemudian di Bendungan Way Sekampung (Lampung) sudah ada kesepakatan (pembebasan lahan) dengan penduduk, tinggal menunggu uangnya," tutur dia.

Upaya lain untuk percepatan adalah memerintahkan kontraktor/konsultan melakukan penagihan pembayaran sesuai waktu yang telah ditetapkan, menginstruksikan kepada pelaksana pekerjaan/penyedia jasa untuk menambah peralatan dan tenaga kerja agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan tiga shift per hari dan tujuh hari per minggu.

Selain itu, ia juga menugaskan para petugas eselon III dan eselon IV pada masing-masing direktorat jenderal agar ke lapangan/daerah untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan monitoring progres pelaksanaan pekerjaan melalui e-monitoring untuk percepatan pengambilan keputusan.

Beberapa lelang dini sendiri akan kembali dilakukan pada Oktober ini. lelang dini ini bisa mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur pada tahun anggaran 2017. Beberapa proyek yang akan dilakukan lelang dini di sisa akhir 2016 mendatang.

Untuk Ditjen Bina marga, akan ada 1085 paket yang dilelang, dengan rincian Oktober, ada 25 paket, dengan nilai Rp 6,7 triliun. November 258 paket Rp 7,8 triliun. Desember 366 paket Rp 5,6 triliun. Sehingga nanti di awal Januari ada 81% yang terkontrakkan dari paket yang ada di Bina Marga.

Sedangkan untuk Ditjen Perumahan, di bulan di tanggal 17 Oktober akan memulai lelang 3216 unit dengan nilai Rp 786 miliar. November ada 3518 unit dengan nilai Rp 92 miliar. Dan Desember 2700 unit dengan nilai Rp 724 miliar. Jadi sekitar 80% akan diselesaikan di akhir 2016. (hns/hns)