Google Tak Bayar Pajak, Sofjan Wanandi: It's Not Fair

Jakarta - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memeriksa kewajiban pajak Google Asia Pacific Pte Ltd. Pemerintah memeriksa perusahaan ini karena menunggak pembayaran pajak.

Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, mengatakan Google harus membayar pajak karena perusahaan IT lainnya yang beroperasi dan mendapat penghasilan di Indonesia juga membayar pajak.

"Perusahaan IT dalam negeri bayar pajak, namun Google tidak bayar. It's not fair," ujar Sofjan usai rapat koordinasi paket kebijakan ekonomi di Kantor Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Selasa (11/10/2016).

Selain itu, Sofjan mengatakan, persoalan pajak Google ini terjadi bukan saja terjadi di Indonesia, melainkan juga di sejumlah negara. Google merasa tidak memiliki kewajiban membayar pajak meski beroperasi di suatu negara.

"Di negara lain Google bermasalah lebih besar dari kita. Perusahaan kaya gitu kan selalu cari pajak yang paling kecil. Mereka ada di mana-mana dan mereka merasa nggak punya kewajiban membayar pajak di negara-negara lain," kata Sofjan

Namun, pemerintah tetap mengejar Google untuk mematuhi kewajiban membayar pajak. Sofjan mengatakan, pihak Google sekarang sedang membahas masalah tunggakan pajak tersebut bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika serta DJP.

"Mereka pasti sekarang ini sedang bicara dengan Kemenkominfo dan dengan pajak, bersama-sama untuk mencari jalan keluar. Ada masalah-masalah hukum yang harus diselesaikan namun mereka etikanya mau membayar. Sebetulnya mereka mau bayar, hanya mereka minta sejumlah aturan yang bisa diperbaiki agar mereka bisa bayar," ujar Sofjan.

"Mereka mau bayar namun dalam batas masih negosiasi mengenai masalah rate dan macam-macam," tutur Sofjan. (hns/dna)