Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Apa Saja yang Dicapai?

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) genar berusia 2 tahun pada 20 Oktober 2016. Cukup banyak yang sudah dilakukan duet Jokowi-JK dibantu jajaran Kabinet Kerja dalam dua tahun terakhir, terutama di bidang ekonomi

Apa saja yang sudah dicapai Jokowi-JK dalam 2 tahun pemerintahannya? Berdasarkan data Kantor Staf Presiden (KSP), kinerja pemerintahan Jokowi-JK dapat diukur dalam beberapa indikator.

Beberapa indikator tersebut diolah dari data BPS (Badan Pusat Statistik), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Bank Indonesia (SULNI/Statistik Utang Luar Negeri Indonesia), dan Moody's Statistical Handbook 2016.

Indikator pertama adalah kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia disebut data tersebut terus turun. Dari 28,51 juta (11,22%) di Maret 2015, menjadi 28,01 juta (10,86%) di Maret 2016.

Indikator kedua adalah ketimpangan. Ketimpangan antara kaya dan miskin diukur melalui gini ratio dalam data tersebut dikatakan mengalami penurunan. Dari 0,408 di Maret 2015 menjadi 0,397 di Maret 2016.

"Nilai gini ratio terentang antara 0-1. Semakin tinggi nilai gini ratio, berarti semakin tinggi ketimpangan," sebut data KSP yang diterima detikFinance, Selasa (18/10/2016).

Ketiga, indikator pengangguran. Dalam 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, data KSP menyatakan, angka pengangguran mencapai titik terendah di 2016 menjadi 7,02 juta orang (5,50%) dari sebelumnya 7,45 (5,81%) di 2015.

Indikator keempat adalah pertumbuhan ekonomi dan Investasi. Meski ekonomi global sedang lesu, ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Ekonomi Indonesia di semester-I 2016 tumbuh 5,04%, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 4,79%.

"Di tengah perlambatan dan ketidakpastian global, perekonomian Indonesia masih tumbuh dan termasuk salah satu yang tinggi di Asia," ujar data tersebut.

Sedangkan investasi berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Selama semester I-2016, investasi tumbuh 14,8% dibandingkan periode sebelumnya.

Menurut data BKPM yang diolah KSP, realisasi investasi semester I-2016 mencapai Rp 298,1 triliun. Dengan hasil ini, diperkirakan realisasi investasi 2016 akan lebih tinggi dibandingkan 2015 yang sebesar Rp 545,4 triliun.

Dari sisi sumber investasi, penanaman modal asing (PMA) semester I-2016 mencapai Rp 102,6 triliun (34,4%). Sedangkan, penanaman modal dalam negeri di periode yang sama mencapai Rp 195,5 triliun (65,5%).

Dengan hasil ini diperkirakan realisasi PMA dan PMDN di 2016 akan lebih tinggi dibandingkan realisasi investasi di 2015. Tahun lalu, PMA sebesar Rp 179,5 triliun (32,5%) dan PMDN Rp 365,9 triliun (67,1%).

Dari sisi tenaga kerja, investasi di semester I-2016 mampu menyerap 354.739 orang. Diperkirakan realisasi penyerapan tenaga kerja di 2016 akan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan 2015 yang mencapai 375.982 orang.

Kelima, indikator inflasi. Sebagai cerminan daya beli masyarakat, inflasi selama pemerintahan Jokowi-JK tetap rendah dan terkendali. Sebagai bukti, inflasi di September 2016 sebesar 3,07% lebih rendah dibandingkan September 2016 (YoY/Year on Year) yang sebesar 6,83%.

Sedangkan inflasi dari Januari-September 2016 (Y toD/Year to Date) sebesar 1,97%. Lebih rendah jika dibandingkan dengan inflasi Januari-September 2015 yang sebesar 2,24%.

Utang Luar Negeri

Indikator lainnya adalah utang luar negeri. Di akhir Juli 2016, utang luar negeri mencapai US$ 324,2 miliar atau naik 6,4% (YoY).

Berdasarkan jangka waktu asal, utang luar negeri jangka panjang US$ 283 miliar atau naik 8% (YoY). Sementara, utang luar negeri jangka pendek turun, tercatat sebesar US$ 41,2 miliar atau turun 3,6% (YoY).

Menurut kelompok peminjam, posisi utang luar negeri Indonesia hingga Juli 2016 masih didominasi sektor swasta sebesar US$ 164,5 miliar. Sedangkan utang luar negeri pemerintah US$ 159,7 miliar.

"Beberapa indikator beban utang luar negeri, meskipun meningkat, namun masih menunjukkan pengelolaan yang terkendali," terang data KSP tersebut.

Pengalihan Dana Subsidi

Data KSP, yang mengutip Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, juga menyebutkan ada pengalihan anggaran subsidi BBM untuk tahun ini sebesar Rp 211,3 triliun.

Dana sebesar itu disebar ke program prioritas lewat belanja pemerintah pusat sebesar Rp 113,9 triliun dan belanja daerah atau desa tertinggal Rp 34,7 triliun.

Sedangkan sisanya, dipakai sebagai dana kesinambungan fiskal Rp 31,9 triliun, subsidi non energi Rp 4,3 triliun, bunga utang Rp 3,8 triliun. Kemudian, untuk lain-lain Rp 18,2 triliun dan subsidi listrik 4,5 triliun.

(hns/wdl)