Jokowi Kumpulkan Menteri Ekonomi dan BUMN Bahas Investasi

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para menteri ekonomi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membahas investasi. Jokowi inginkan adanya upaya untuk mendorong swasta terlibat dalam investasi.

"Dari beberapa ratas sebelumnya telah saya sampaikan berkali-kali bahwa program prioritas pembangunan nasional tidak harus selalu memakai APBN maupun APBD. Kita harus membuka peluang sebanyak-banyaknya pada swasta," ujar Jokowi membuka rapat di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Anggaran negara terbatas bila harus membiayai seluruh program pembangunan prioritas. Untuk itu, program yang bersifat komersial seharusnya diberikan kepada pihak swasta. Skemanya bisa melalui kerjasama dengan pemerintah maupun dengan BUMN.

" Kita memerlukan swasta untuk berpartisipasi menggerakkan roda ekonomi. Karena apapun lonjakan APBN kita seperti yang kita lihat dalam dua tahun, tidak mungkin mengejar pembiayaan infrastruktur kita yang kurang lebih Rp4.900 triliun. Kalau kita lihat di APBN kita perkiraan kita dalam lima tahun hanya Rp1.500 triliun. Sehingga, kekurangan itu harus diisi swasta, BUMN, PPP," paparnya.

Sementara itu, anggaran pemerintah yang tersedia digunakan untuk pembangunan yang bersifat dasar atau tidak bersifat komersial.

"Kalau swasta mau, langsung dikerjakan kalau nggak mau berikan ke BUMN atau BUMD. Kalau BUMN dan BUMD nggak mau, karena memang secara hitung-hitungan return dan IRR nya tidak sambung, ya baru APBN atau APBD yang mengerjakan," terang Jokowi.

Para menteri yang hadir adalah Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut B Panjaitan, Menteri PPN Bambang Brodjonegoro, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita serta Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong.

Kemudian untuk Badan Usaha adalah jajaran Direksi dari PT Pelindo II, Taspen, dan BPJS Ketenagakerjaan. Rapat dimulai pada pukul 16.30 WIB.

(mkl/ang)