.webp)
"Dari acara ini kita bisa menawarkan proyek yang ready untuk dikerjakan dengan investor potensial dalam dan luar negeri," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (3/11/2016).
Skema untuk pembangunan infrastruktur sudah disiapkan oleh pemerintah. Diharapkan skema yang dipilih investor adalah joint venture dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diketahui, Indonesia membutuhkan dana sebesar Rp 5.500 triliun untuk membangun infrastruktur. Tentunya tidak seluruhnya bisa dipenuhi oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga membutuhkan peran dari investor.
"Kita memahami dari total kebutuhan infrastruktur, hanya 42% dari pemerintah, 22% BUMN dan 36% diharapkan dari swasta," jelasnya.
Bambang menambahkan, acara pekan depan juga akan mengupas tentang konektivitas ASEAN. Seiring dengan berjalannya Masyarakat Ekonomi ASEAN, sudah seharusnya konektivitas menjadi penting, terutama yang bersifat fisik.
"Jadi tidak bicara infrastruktur di masing-masing negara, tapi ASEAN," ujar Bambang.
Infrastruktur juga tidak terbatas pada jalan di wilayah perbatasan. Misalnya yang ada di Kalimantan. Namun juga seperti wilayah perdagangan antar beberapa negara dan ketersediaan listrik.
Bambang mencontohkan area Bitung dengan General Santos, Filipina. Jarak kedua lokasi sebenarnya tidak terlalu jauh, akan tetapi aktivitas perdagangan pada jalur tersebut masih sangat rendah.
"Kadang kita terjebak pada pemikiran bahwa itu menjadi urusan masing-masing negara. Padahal sebagai economy community seharusnya kita punya infrastruktur yang digarap bersama-sama, seperti jaringan listrik bersama atau dengan kabel bawah laut," terang Bambang. (mkl/hns)
