Pemerintah Perlu Lakukan 4 Hal Ini Agar Ekonomi di 2017 Tetap Tumbuh

Jakarta - Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan risiko dari pelambatan ekonomi global masih membayangi Indonesia di 2017 nanti. Diperkirakan, target pertumbuhan sebesar 5,1% tahun depan akan mengalami koreksi.

"Mengingat cukup kuatnya risiko ekonomi ke depan yang berasal dari resiko global dan domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan terkoreksi dari skenario dasar," papar Amalia dalam acara Outlook Perekonomian Indonesia 2017 di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Dia menilai, kebijakan China yang masih mengerem ekonominya masih jadi kontributor negatif pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Begitu juga dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil Presiden Amerika Serikat (AS) terpilih, Donald Trump.

Sementara dari sisi fiskal, sambung Amalia, shortfall penerimaan perpajakan dan penghematan anggaran yang berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi 2016. Efeknya diperkirakan relatif terbatas di tahun 2017.

"Meski begitu, kondisi fiskal yang ada menyebabkan terbatasnya ruang bagi pemerintah memberikan stimulus ke perekonomian tahun depan. Aktivitas swasta yang melambat diperkirakan juga akan berdampak negatif pada pencapaian pertumbuhan ekonomi di 2017," terang Amalia.

Menurutnya, agar dampak negatif tersebut tak semakin memperburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, setidaknya ada 4 hal yang perlu dilakukan tahun depan

"Pertama, pelonggaran kebijakan moneter. Stimulus moneter diperlukan untuk mendorong aktivitas ekonomi dengan terbatasnya ruang fiskal. Penurunan suku bunga akan mendorong peningkatan investasi dan konsumsi rumah tangga," ujar Amalia.

Kedua, yakni pemanfaatan dana repatriasi menjadi investasi di sektor riil, lantaran sektor riil memiliki efek pengganda yang signifikan, terutama untuk menggerakkan sektor ekonomi lainnya, yang kemudian menyerap banyak tenaga kerja.

"Ketiga, yakni reformasi struktural. Dan keempat, realisasi dan percepatan proyek pembangunan infrastruktur pemerintah. Misalnya infrastruktur kelistrikan yang membuat peningkatan nilai tambah, dan penyerapan tenaga kerja langsung dan tak langsung," pungkas Amalia. (hns/hns)