Ekonomi RI Sudah Terimbas 'Trump Effect', Jangan Lagi Ditambah Demo Rusuh

Jakarta - Fundamental ekonomi Indonesia menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Ekonomi masih bisa tumbuh di atas 5%, inflasi terjaga pada level 3%, begitu juga dengan posisi defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang terkendali.

Akan tetapi, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Baik dari luar maupun dalam negeri. Dari luar adalah efek dari terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Dalam persoalan ini memang di luar kendali pemerintah.

Sedangkan dari dalam negeri, ada risiko demontrasi lanjutan dari yang terjadi 4 November lalu. Apalagi gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok akan diselenggarakan.

"Di satu sisi, sentimen cenderung negatif, stok market masih drop, rupiah masih melemah di luar faktor fundamental. Jadi memang dibutuhkan kondisi yang kondusif. Jangan sampai global masih terpengaruh, eh kita malah tambah lagi dengan demo yang seharusnya bisa dilakukan secara damai," kata Ekonom Bank Permata Josua Pardede kepada detikFinance, Senin (14/11/2016).

Penguatan fundamental ekonomi oleh pemerintah, menurut Josua sudah menunjukkan hasil yang baik. Seharusnya kalau tidak ada efek dari AS, maka kondisi pasar keuangan tidak memburuk seperti sekarang. Akan lebih berbahaya, bila sentimen negatif juga kemudian muncul dari dalam negeri.

"Sekarang kan proses hukum sudah dijalankan sesuai tuntutan dan seharusnya bisa diikuti saja. Tidak perlu lagi ada demonstrasi," paparnya.

Pemerintah juga diharapkan bisa lebih tegas. Di samping juga tetap melakukan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti alim ulama, tokoh negara hingga para aparat keamanan agar semua bisa berjalan sesuai yang diharapkan, yaitu damai.

"Presiden harusnya bertindak tegas untuk siapa saja yang bertindak melanggar hukum," imbuhnya.

Dalam beberapa hari terakhir, dana asing yang keluar dari dalam negeri cukup besar. Terutama di pasar obligasi. Ini agak sedikit mengkhawatirkan, mengingat sekitar 39% pemilik Surat Berharga Negara (SBN) adalah asing.

"Pemerintah dalam hal ini juga perlu menjelaskan lebih rinci kepada investor bahwa fundamental ekonomi sebenarnya sudah jauh membaik. Sehingga tidak fair juga investor beitu saja keluar dari Indonesia," kata Josua. (mkl/ang)