Curhat DJP: Kewajiban Bayar Pajak Sering Dikaitkan dengan Kasus Gayus

Jakarta - Persepsi publik terhadap kewajiban membayar pajak cenderung negatif. Ada saja yang mengaitkan kepatuhan membayar pajak dengan kasus mantan petugas pajak, Gayus Tambunan.

"Saya tanya mahasiswa di seminar itu, apa itu pajak? Mereka jawab Gayus. Nah ini yang kita akui bahwa sampai sekarang masih ada persepsi negatif terkait pajak," ujar Direktur Penyuluhan dan Pelayanan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Hestu Yoga Saksama, dalam Seminar Nasional di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Ia mengatakan hal tersebut terjadi saat ia melakukan sosialisasi mengenai edukasi nilai-nilai kesadaran pajak kepada mahasiswa beberapa waktu lalu. Bahkan, kata Hestu, mahasiswa lebih tertarik bertanya berapa jumlah uang negara yang dilarikan Gayus ketimbang soal manfaat yang akan diperoleh dari penerimaan pajak.

"Ketika saya coba jelaskan pajak untuk ini, untuk itu, terus mereka jawab yang dipakai Gayus berapa dan untuk apa. Kalau kita lihat ada pejabat, menteri, dirjen, bupati, gubernur, anggota DPR, yang ditangkap KPK, masyarakat belum sepenuhnya percaya kalau kita bayar pajak, uang tidak digunakan sebaik-baiknya. Jadi masih ada stigma seperti itu," kata Hestu.

Untuk itu, pemerintah mengharapkan adanya pemahaman pajak yang lebih komprehensif. Hal ini bisa dimulai dari mulai memasukkan pengenalan pajak pada dunia pendidikan mulai sejak dini.

"Pada prinsipnya kita ingin membangun budaya masyarakat yang sadar bayar pajak. Kita mulai lebih dari awal lagi di dunia pendidikan, kita masukkan prinsip-prinsip budaya sadar pajak, sehingga ketika jadi wajib pajak, bisa jadi yang taat dan benar," tukasnya. (hns/hns)