Anggaran Tak Ada di APBN-P, DPD Ancam Kembali ke Daerah

Jakarta - DPD ancam tidak akan berkantor di senayan lagi dan akan kembali ke daerah serta bekerja di daerah jika anggaran DPD tidak dimasukan dalam APBN-P 2005. Hal ini dilakukan karena DPD tidak ingin membebani negara."DPD tidak akan ada di Jakarta, akan bekerja di daerah kalau dalam APBN-P tidak dimasukan anggarannya," kata Fajar Sairi Rusni anggota DPD dari propinsi Bangka Belitung saat jumpa pers dan diskusi tentang APBN-P 2005 di Aula Universitas Paramadina, Jl Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (5/4/2005).Ketika ditanya sikap DPD mengenai tidak tercantumkannya anggaran DPD dalam APBN-P 2005, M Ihsan Loulembah anggota DPD dari Sulteng yang sekaligus ketua anggaran DPD mengatakan bahwa DPD akan segera berkomunikasi dengan pemerintah terutama presidden dan meminta agar anggaran DPR dicantumkan secara eksplisit dalam APBN-P.Jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi maka DPD akan menyelenggarakan sidang pleno untuk meminta pertanggungjawaban presiden. "Ini pelanggaran konstitusional dan ini berbahaya karena akan menimbulkan konflik antarinstitusi negara," ujar Ihsan.Ditambahkannya kalau seandainya kesalahan tidak berada di penangung-jawab yakni presiden maka DPD akan menuntut menteri yang membuat perencanaan APBN-P 2005 untuk mundur karena dianggap tidak profesional. "Masak DPD tidak ada anggaran, lha anggaran Mahkamah Konstitusi saja yang berjumlah 9 orang itu sebesar Rp 155 miliar," ujarnya.Disebutkannya dalam APBN terdahulu anggaran untuk DPD sebesar Rp 50,9 miliar. Namun saat ini untuk DPD tidak tercantum secara eksplisit dalam APBN-P. "Masak biaya kontrak rumah utusan RI untuk PBB buat sama dengan biaya 128 anggota DPD yang disahkan dalam konstitusi dan dipilih rakyat secara langsung," tegasnya. (san/)