Depkeu Siapkan Rp 4 Triliun dari Moratorium untuk Aceh

Jakarta - Departemen Keuangan akan mengalokasikan dana Rp 4 triliun dari moratorium utang yang senilai US$ 2,4 miliar atau sekitar Rp 20 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh.Hal ini disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Negara Depkeu Mulia P Nasution disela-sela seminar Pencegahan Tindak Korupsi Pada Bantuan Bencana Tsunami yang diselenggarakan pemerintah Indonesia, Asian Development Bank (ADB), Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dan Transparency International (TI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (7/4/2005)."Minggu-minggu ini negara-negara yang tergabung dalam Paris Club akan duduk bersama dan mengeluarkan MoU diantara mereka supaya mereka punya konsensus dalam memberikan term yang layak bagi Indonesia. Dari US$ 2,4 miliar atau lebih dari Rp 20 triliun sekitar Rp 4 triliunnya akan digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh," ujarnya.Posisi Indonesia mengenai moratorium ini tetap meminta supaya Indonesia diberikan bunga 0 persen sehingga meringankan anggaran. "Penundaan ini kan sesuatu yang baik, yang belum jelas adalah mengenai bunga. Kita mengharapkan seringan mungkin. Kalau bisa zero interest tetapi bukan menolak atau menerima moratorium," tegasnya.Sementara itu dalam rangka pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi Acegh Departemen Keuangan akan mendirikan kantor pelayanan perbendaharaan khusus di Aceh sehingga penyaluran dana bantuan dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas."Kita segera mendirikan kantor khusus disana untuk melakukan penyaluran dana, namanya kantor pelayanan perbendaharaan khusus. Kita jamin mekanismenya memenuhi standar-standar yang diminta dunia internasional baik dari segi keterbukaan, pelaporan dan informasi," kata Mulia Nasution.Saat ini, lanjutnya, pemerintah belum memiliki data mengenai dana-dana hibah yang disalurkan secara langsung tetapi pemerintah memiliki data-data hibah yang bisa disalurkan langsung melalui APBN. (san/)