JK: Kita Tidak Ingin Rumah Mewah di Belakangnya Kumuh

JK: Kita Tidak Ingin Rumah Mewah di Belakangnya Kumuh

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Jumat, 13 Jan 2017 23:48 WIB
Foto: Ardan Adhi Chandra
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) hari ini ikut menghadiri Pertemuan Tahunan Pelaku Industri Jasa Keuangan di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan. JK sempat bercerita tentang perlunya pertumbuhan yang adil dan merata.

Dalam sambutannya, JK berpesan agar pertumbuhan yang adil dan merata. Dirinya tidak ingin melihat ketimpangan begitu jelas terjadi, misalnya masih adanya bangunan kumuh di tengah pemukiman mewah.

"Kita tidak ingin rumah mewah tapi di belakanganya rumah kumuh. Siapapun bangsa ini kerja keras bersama-sama kesejahteraan dirasakan semua orang," jelas JK di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Jumat (13/1/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

JK juga berpesan bagaimana pentingnya peranan sektor keuangan dalam mengentaskan kesenjangan ekonomi, mempersempit jurang antara si kaya dan si miskin. Misalnya dalam penyaluran kredit usaha, masyarakat menengah ke bawah juga harus ikut dibantu agar bisa lebih sejahtera.

"Kita tidak ada gunanya tumbuh tapi tidak adil, tidak ada gunanya tumbuh tapi tidak adil. Kita harapkan sektor keuangan ikut serta dalam kebijakan itu," tutur JK.

JK menambahkan, fokus pemerintah dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke depan juga akan menyasar ke sektor yang lebih produktif. Selama ini, KUR sebagian besar diserap sektor perdagangan yang tidak terlalu banyak menyerap lapangan kerja.

Ke depan, penyaluran KUR difokuskan ke sektor perkebunan, pertanian, juga perikanan sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar.

"Kita akan berikan plot besar belanja modal pembangunan tetap pada usaha pertanian baik," tutup JK.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad juga mengatakan, alokasi KUR ke sektor perdagangan sebelumnya mencapai 66,8%. Dengan diperluas sektor penyaluran KUR, diharapkan bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih baik di berbagai daerah.

"KUR diketahui lebih banyak ke perdagangan dan jasa. Kita ingin ke sektor produktif, perkebunan, pertanian, perikanan, dan sebagainya," tutur Muliaman. (mkj/mkj)

Hide Ads