Pajak Progresif Tekan Aksi Spekulasi Tanah

Jakarta - Pemerintah berencana mengenakan pajak progresif untuk tanah yang selama ini tidak produktif atau tanah nganggur. Tujuannya untuk menghapuskan para spekulan yang selama ini mempermainkan harga tanah, sekaligus mengurangi kesenjangan perekonomian.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suahasil Nazara, mengatakan pihaknya masih menggodok bagaimana skema penerapan pajak pajak progresif atas tanah menganggur.

"Yang soal progresif ini, kita melihat dalam struktur pajak yang ada. Bagaimana supaya bisa progresivitas pajak bisa membantu lahan itu dipakai untuk lebih produktif," kata Suahasil di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (3/2/2015).

"Namun prinsipnya, ini diminta pajak itu lebih progresif dan membantu mengurangi keinginan orang sekadar spekulasi. Terus capital gain tax, kurang lebih juga PPh 2,5% itu semacam capital gain tax. namun dengan ini kita akan lihat lagi bagaimana supaya diperkuat lagi," tambahnya.

Saat ini yang berlaku dalam pajak jual beli tanah berlaku pajak final 2,5%. Dengan pajak progresif, pajak yang dibayarkan bisa sesuai dengan nilai jual sebenarnya, sebagaimana pembeli juga dikenakan pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

"Sekarang kan begitu, PPh yang transaksi jual beli terhadap PPh final 2,5% kan atas harga jual. Kan pembeli juga bayar BPHTB, kita balance antara penjual dan pembeli tanah, nah penjual ini apa saja yang bisa dibayar, nanti kita lihat. Penjual bayar PPh buat yang PPh final, pembeli bayar BPHTB," jelas Suahasil.

"Nanti pembeli kan mau atau enggak. Kalau transaksi kan kesepakatan kedua belah pihak. Sekarang saja naik terus harga jual. Kalau menurut saya, kita sudah duduk di high level, kita duduk lagi di tim teknis apa yang sebetulnya obyektif yang mau dituju. Kalau cara kita mengenakan PBB seperti ini masuk nggak? Kan sekarang ada caranya ada NJOP, ada tarif, lalu bagaimana kita cocokkan," katanya lagi. (idr/hns)