"Banyuwangi ini salah satu sentra cabai terbesar nasional, kami akan terus dorong potensinya. Salah satunya, kami akan berikan bantuan untuk perluasan area tanam agar pasokan cabai di Banyuwangi sebagai penyangga pasokan nasional tetap terjaga," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementan, Spudnik Sujono, saat berkunjung di Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (9/2/2017).
Kementan akan membantu perluasan lahan cabai sekitar 150 hektar. Lahan Ini tersebar di 10 Kecamatan yaitu Pesanggaran, Srono, Songgon, Bangorejo, Siliragung, Muncar, Rogojampi, Cluring, Tegal Dlimo dan Purwoharjo. Selain itu, Kementan juga akan membantu untuk perluasan lahan cabai merah besar seluas 50 hektar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Teknis perluasan itu jadi nanti lahannya milik petani, namun akan kami bantu penuh segala kebutuhan petani. Mulai dari bibit, pestisida, hingga alat-alat pertanian yang mereka perlukan. Sebisa mungkin, akan kami penuhi," kata Arief.
Sebagai kontribusinya, para petani diminta untuk menjual hasil panennya pada pemerintah dengan harga yang telah disepakati bersama. Kesepakatan harga tersebut tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang telah ditanda tangai kedua belah pihak sebelum masa tanam dimulai.
"Tentunya harga yang kami tawarkan tidak akan merugikan petani. Karena harga break event point (BEP) mereka di kisaran Rp. 15.000, kami bisa membeli dengan harga Rp. 35.000. Petani tetap untung, harga pasar juga tetap bisa dikendalikan," terang Arief.
Ditambahkan lagi oleh Sudjono, fenomena lonjakan harga cabai dalam kurun dua bulan terakhir ini cukup meresahkan masyarakat. Pihaknya terus berupaya untuk mencari solusi dan mengantisipasi agar lonjakan harga tersebut tidak terulang kembali.
Karena itu, menurut Sujono, salah satu solusi adalah dengan mengontrol rantai pasokan cabai. Saat ini, Kementan bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan kelompok tani di kawasan khusus.
"Selain itu, saya juga meminta daerah turut aktif mengendalikan harga di daerahnya. Misalnya, lewat skema kemitraan antara pemda dan petani. Pemda memberikan bantuan, saat panen petani bisa menjualnya langsung kepada Bulog. Ini perlu diatur hal semacam ini, jangan hanya pemain pasar yang menentukan harga, kita juga harus aktif, apalagi ada TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah)," urai Sudjono. (hns/hns)