.webp)
Minimnya infrastruktur membuat masyarakat Papua harus menanggung lebih tinggi biaya distribusi. Seperti pada saat menjual hasil perkebunan maupun pada saat membeli kebutuhan sehari-hari.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional 17 Papua Barat Ditjen Bina Marga Yohanis Tulak mengatakan, sebelum Jalan Trans Papua dipercepat pembangunannya, masyarakat Papua biasanya hanya menggunakan pesawat dan kapal yang harganya lebih mahal dibandingkan transportasi darat seperti mobil.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Tembus Gunung dan Hutan, Ini Jalan Trans Papua Sorong-Manokwari
Tulak mengungkapkan, sebelum tersambungnya Jalan Trans Papua, khususnya di wilayah kerjanya yakni Provinsi Papua Barat, banyak masyarakat yang harus rela menjual dengan keuntungan yang tidak seberapa.
Sebab, kata Tulak, ongkos atau biaya angkut hasil perkebunan ke kota saja, jika belum tersambung dengan Jalan Trans Papua, hanya menggunakan kapal dan pesawat yang harganya tentu lebih mahal.
"Kalau naik pesawat itu pasti lebih mahal dari pada harga jualnya, jadi orang jual di kota itu sudah kecil dapatnya," ungkapnya.
Baca juga: Dulu ke Kota Butuh 2-3 Hari, Ada Trans Papua Hanya 3 Jam Naik Mobil
Adapun, jalan Trans Papua khususnya di Provinsi Barat memiliki dua segmen, yang pertama Sorong-Kambuaya-Manokwari sepanjang 594,81 km. Segmen II Manokwari-Wasior-Batas Provinsi Papua dengan panjang 475,81 km.
Hingga akhir 2016, Pengerjaan proyek Jalan Trans Papua di Papua Barat ini untuk segmen I yang panjangnya 594,81 km sudah tersambung dari Sorong-Kambuaya-Manokwari, dengan rincian 459,93 km jalan beraspal, dan 134,88 km masih tanah atau japat.
Sedangkan segmeni II, dari Manokwari-Wasior-Batas Provinsi Papua dengan total ruas 475,81 km, sepanjang 147,99 km sudah beraspal, dan 315,96 masih tanah atau japat, dan 11,86 km belum tersambung atau masih hutan. Ditargetkan pada tahun ini akan tersambung. (mkj/mkj)
