APBN Tak Sanggup, Ini Usul Menhub Danai LRT Jabodebek

Jakarta - Pemerintah telah memutuskan PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Adhi Karya sebagai investor pembangunan proyek LRT Jabodebek yang nilai investasinya Rp 23 triliun.

Keputusan tersebut diambil oleh pemerintah, dikarenakan APBN tidak cukup membiayai 100% investasi proyek LRT Jabodebek.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penerapan pembiayaan pada proyel LRT telah diputuskan, yakni ada 4 alternatif, seperti sinergi BUMN, PSO (public service obligation/subsidi, jaminan pemerintah, dan APBN.

"Ada 4 alternatifkan. Sinergi BUMN, PSO, jaminan pemerintah, sama APBN," kata Budi di Komplek Istana, Jakarta, Senin (6/3/2017).

Budi menyebutkan, sebagai investor proyek kereta ringan, KAI akan mendapatkan suntikan modal berupa PMN yang akan diusulkan pada tahun anggaran 2017.

Dana PMN tersebut akan cair pada 2018, yang totalnya Rp 9 triliun, di mana KAI akan mendapatkan PMN Rp 5,6 triliun, sebelumnya KAI telah mendapat PMN Rp 2 triliun di 2015, sedangkan Adhi Karya yang telah mendapatkan PMN Rp 1,4 triliun di 2015.

Dengan adanya PMN, maka dua BUMN ini bakal memiliki tambahan modal yang dapat dimanfaatkan untuk mengajukan pinjaman perbankan atau menerbitkan surat utang korporasi dengan jumlah yang cukup besar hingga sekitar 3 kali lipat dari nilai modal yang dimiliki.

Sehingga, keduanya punya dana yang cukup besar untuk membiayai proyek LRT tersebut.

Sedangkan Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, PMN untuk KAI akan diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Jika diizinkan maka KAI dan Adhi Karya resmi sebagai investor pembangunan LRT Jabodebek.

"Kalau diizinkan, sedang akan. Nah ini masih dalam finalisasi pembicaraan," kata Rini.

Jika tidak disetujui oleh DPR, Rini mengungkapkan, pemerintah akan mencari pendanaan dengan skema pinjaman.

"Ya kita cari jalan lain, enggak APBN dong, pinjaman," tandasnya. (dna/dna)