Cara Jokowi Bikin Lampung Jadi Pusat Ekonomi Baru

Cara Jokowi Bikin Lampung Jadi Pusat Ekonomi Baru

Dana Aditiasari - detikFinance
Selasa, 07 Mar 2017 09:25 WIB
Cara Jokowi Bikin Lampung Jadi Pusat Ekonomi Baru
Foto: Dikhy Sasra
Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui pembangunan infrastruktur, turut berkontribusi mendukung pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekonomi Lampung pada tahun 2016, tumbuh sebesar 5,15%, meski tipis, catatan tersebut menunjukkan pertumbuhan ekonomi Lampung semakin kuat dibanding pertumbuhan tahun 2015 sebesar 5,13%.

Keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR di Provinsi Lampung dilakukan melalui Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Pertumbuhan Terpadu Merak – Bakauheni – Bandar Lampung – Palembang – Tanjung Api-Api atau disingkat MBBPT sebagai backbone alias tulang punggung pengembangan wilayah yang bertumpu pada koridor jalan tol untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi kawasan produktif seperti industri, pariwisata, agrikultur dan kawasan metropolitan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pembangunan Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar dengan panjang 140,9 Km menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) dari 8 ruas tol Trans Sumatera yang tengah dibangun oleh Kementerian PUPR bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Hutama Karya.

Jalan tol Bakauheni–Terbanggi Besar, memiliki nilai investasi sebesar Rp 16,79 triliun di mana pekerjaannya telah dimulai sejak 2015.

Pada tahun 2017, beberapa ruas dapat diselesaikan yaitu ruas Pelabuhan-Bakauheni (8,9 km) dan ruas Lematang–Kota Baru (5,64 km) di bulan Maret 2017, serta ruas Branti–Metro (13,5 km) dan ruas gunung Sugih–Terbanggi Besar (10 km) pada bulan Desember 2017. Sisanya ditargetkan selesai pada 2018.

Sedangkan untuk Jalan Tol Terbanggi Besar–Pematang Panggang–Kayu Agung sepanjang 186 Km, progresnya saat ini telah dilakukan penetapan lokasi (penlok) oleh Gubernur Lampung, proses pembebasan lahan dan persiapan konstruksi pada ruas Terbanggi Besar–Pematang Panggang sepanjang 12 Km.

Selain pembangunan jalan tol, infrastruktur strategis lainnya yang dibangun yakni Bendungan Way Sekampung yang terletak di Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung yang berada pada dua kabupaten, yaitu Kabupaten Tanggamus dan Pringsewu, direncanakan memiliki kapasitas tampung 46 juta m3 dan berfungsi untuk irigasi, air baku dan mengurangi resiko banjir.

Kontrak Bendungan Way Sekampung ditandatangani pada November 2016, terbagi menjadi dua paket yang dikerjakan oleh PT PP dan PT Waskita Karya sebagai kontraktor pelaksana dengan biaya sebesar Rp 1,84 triliun termasuk pengawasan. Saat ini pekerjaan konstruksi sudah mulai di lapangan dan ditargetkan akan selesai pada tahun 2010.

Di bidang Perumahan akan dilakukan pembangunan rumah susun sebanyak 274 unit di Kabupaten Lampung Selatan (174 unit), Mesuji (70 unit) dan Lampung Timur (30 unit). Selain itu, Kementerian PUPR juga memiliki program rumah swadaya yang menargetkan sebanyak 3.000 unit dalam bentuk Program Padat Karya, yang mampu menyerap sebanyak 12.000 tenaga kerja dan 16.000 penerima manfaat dengan anggaran Rp 45 miliar.

"Selain infrastruktur besar, Kementerian PUPR juga ditugaskan untuk penyediaan lapangan kerja melalui pembangunan infrastruktur dengan skema padat karya," tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (5/3/2017).

Dari total anggaran Kementerian PUPR tahun 2017 untuk provinsi Lampung sebesar Rp 1,8 triliun, juga dialokasikan pembangunan infrastruktur dengan skema padat karya yang melibatkan sebesar Rp 195,53 miliar yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Lampung.

Sebagai contoh, program padat karya di bidang Sumber Daya Air (SDA), berupa perbaikan dan rehabilitasi jaringan irigasi kecil/tersier. Bidang Bina Marga, melalui pembersihan median jalan, saluran drainase jalan, dan pengecatan trotoar.

Terakhir, untuk bidang Cipta Karya, keterlibatan masyarakat melalui program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). (dna/ang)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads