Gubernur Kaltara Tawarkan Investasi Migas Hingga Sawit

Jakarta - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tengah mengadakan Kaltara Investment Forum (KIF) 2017 di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan. Acara ini merupakan ajang promosi bagi pemerintah daerah Kaltara, untuk menawarkan berbagai potensi sumber daya alam (SDA) yang bisa diinvestasikan.

Di hadapan sekitar 600 tamu undangan yang sebagian besar para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, mengungkapkan beberapa potensi investasi di wilayah kekuasaannya.

Potensi SDA yang ditawarkan antara lain, minyak dan gas (migas), pembangkit listrik, perkebunan sawit, pariwisata, hingga pertanian.

"Meyakinkan investor itu tidak mudah, hari ini promosi, mungkin satu atau dua tahun mendatang baru terealisasi," kata Irianto, saat membuka acara KIF 2017 di Jakarta, Rabu (8/3/2017).

Foto: Hendra Kusuma

Irianto menyebutkan, di Kaltara terdapat daerah migas yang memiliki potensi produksi cukup besar yakni berada pada Blok Ambalat. Produksi minyak pada blok tersebut terdapat 9 titik dan mengandung cadangan minyak 764 juta barel serta 1,4 triliun cubic feet gas bumi.

Sektor listrik, kata Irianto, di Kaltara masih terdapat lebih dari 20 sungai yang berpotensi untuk menjadi pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Sungai ini tersebar di 3 Kabupaten, yakni Nunukan di Sungai Sumbakung dengan potensi 500 megawatt (MW), Kabupaten Bulungan di sungai Kayan yang potensinya 9.000 MW, dan ketiga di Kabupaten Malinau di sungai Mentarang dengan potensi 7.600 MW.

"Forum ini menjadi momentum menjual potensi ini," tambahnya.

Tidak hanya itu, Irianto juga mempromosikan lahan perkebunan sawit yang seluas 808 ribu hektar yang terdapat di Kabupaten Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tana Tidung.

Sedangkan kawasan pertanian, terdapat lahan seluas 50 hektar di Kabupaten Bulungan, dan kawasan produksi padi seluas 17.400 hektar di Kabupaten Nunukan.

Sedangkan untuk kawasan pariwisata, kata Irianto, banyak lokasi pariwisata yang menarik dan eksotik di Kaltara, seperti wisata alam pantai, hutan alam, goa, dan lainnya.

Di samping itu, Irianto menegaskan, pemerintah daerah juga telah mempersiapkan serta memperbaiki cara kerja para aparaturnya, hingga mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan para calon investor.

Bahkan, pemerintah Kaltara juga menyiapkan kebijakan penyederhanaan pengurusan perizinan dengan merevisi Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2014 tentang pendelegasian Wewenang Penyerlenggaraan Perizinan Terpadu Pemprov Kalimantan Utara.

"KIF ini harus mampu memberikan kesan mendalam, hingga mampu mengundang investor untuk membangun Kaltara," tandas Irianto. (wdl/wdl)