Hal ini disampaikan Menteri BUMN, Rini Soemarno, usai mengikuti rangkaian rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3/2017).
"Pada dasarnya CDB tidak pernah minta lahan 100% dibebaskan, yang mereka inginkan adalah kejelasan bahwa trase ini sudah fix dan tidak akan berubah lagi. Kalau trase ini sudah fix, dengan penentuan lokasi tidak berubah," kata Rini di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Rabu (22/3/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bukan khusus untuk kereta cepat, basically akan ada RTRW nasional jadi kita hanya jadi bagian dari itu saja. Ini nasional, untuk nasional, enggak spesial buat kereta cepat tapi dengan PP RTRW nasional ini, kemudian penetapan lokasi itu sudah tidak lagi bergeser. Sudah jelas jadi kabupaten/kota yang dilewati jelas," tambahnya.
Dengan adanya PP RTRW nasional ini, kata Rini, pembebasan lahan kereta cepat yang sampai saat ini baru mencapai 83-85% bisa dipercepat lagi.
Pembebasan lahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 km ini menggunakan dana dari konsorsium kereta cepat, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
"Kan, sekarang pakai modal. Dari partner memberikan modal, sudah masuk kan. Partner kita mereka sudah bisa berikan pinjaman kepada perusahaan jadi shareholder loan untuk pembebasan lahan," tandasnya. (hns/hns)