Mau Cairkan Pinjaman, China Minta Jalur Kereta Cepat Tak Berubah

Jakarta - Pinjaman proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (JKT-BDG) dari China Development Bank (CDB) bisa cair tanpa perlu menunggu pembebasan lahan 100%. Syaratnya, pihak CDB minta kepastian trase (jalur) yang sudah ditetapkan tak akan berubah.

Hal ini disampaikan Menteri BUMN, Rini Soemarno, usai mengikuti rangkaian rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

"Pada dasarnya CDB tidak pernah minta lahan 100% dibebaskan, yang mereka inginkan adalah kejelasan bahwa trase ini sudah fix dan tidak akan berubah lagi. Kalau trase ini sudah fix, dengan penentuan lokasi tidak berubah," kata Rini di Komplek Istana Presiden, Jakarta, Rabu (22/3/2017).

Rini menyebutkan, pemerintah akan memastikan tidak adanya pengubahan trase pada proyek kereta cepat ini dengan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) nasional, yang mana lahan yang yang dibutuhkan dalam pembangunan kereta cepat masuk dalam beleid tersebut.

"Bukan khusus untuk kereta cepat, basically akan ada RTRW nasional jadi kita hanya jadi bagian dari itu saja. Ini nasional, untuk nasional, enggak spesial buat kereta cepat tapi dengan PP RTRW nasional ini, kemudian penetapan lokasi itu sudah tidak lagi bergeser. Sudah jelas jadi kabupaten/kota yang dilewati jelas," tambahnya.

Dengan adanya PP RTRW nasional ini, kata Rini, pembebasan lahan kereta cepat yang sampai saat ini baru mencapai 83-85% bisa dipercepat lagi.

Pembebasan lahan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142 km ini menggunakan dana dari konsorsium kereta cepat, yakni PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

"Kan, sekarang pakai modal. Dari partner memberikan modal, sudah masuk kan. Partner kita mereka sudah bisa berikan pinjaman kepada perusahaan jadi shareholder loan untuk pembebasan lahan," tandasnya. (hns/hns)