Gandeng Swasta, Pemerintah Cari Rp 1.900 T untuk Bangun Infrastruktur

Jakarta - Pemerintah membutuhkan dana hingga Rp 1.915 triliun untuk program-program pembangunan infrastruktur sampai 2019. Tak semuanya dibiayai dengan uang dari APBN. Hanya sekitar Rp 1.289 triliun yang mampu ditanggung oleh APBN.

Maka sebagian proyek dikerjakan dengan skema Public Private Partnership (PPP) alias Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), patungan dengan pihak swasta. Dari skema ini, kekurangan dana sebesar Rp 626 triliun bisa ditambal.

Demikian disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib, dalam Rapat Kerja Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Senin (27/3/2017).

"Kebutuhan pendanaan infrastruktur, kita butuh Rp 1.915 triliun selama 5 tahun. Kita hanya punya Rp 1.289 triliun. Kurang Rp 626 triliun. Bisa kita penuhi dengan skema KPBU, KPS," kata Yusid.

Dana sebesar Rp 1.915 triliun itu untuk membangun 1.000 km jalan tol, pelebaran jalan nasional, rumah murah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, waduk-waduk, dan sebagainya.

"Sasaran kita 1.000 km jalan tol, melebarkan jalan nasional, membangun sekian rumah, membangun 65 waduk," tukasnya.

Yusid mengajak para pengusaha muda untuk ikut membantu pembiayaan proyek-proyek infrastruktur ini. "Apakah KPBU harus org kaya? Tidak. Yang penting dipercaya oleh bank, bisa memanage uang itu," ucapnya.

Ia menambahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berkomitmen menciptakan pemerataan. Pembangunan infrastruktur tak diarahkan untuk kota-kota besar saja, tapi juga fokus hingga ke daerah terpencil dan terluar. Wilayah perbatasan juga dibangun supaya tak tertinggal.

"Bapak Presiden kita sangat peduli pada daerah perbatasan, pulau-pulau terluar. Betapa bedanya sejak kepemimpinan beliau. Beliau fokus betul pada infrastruktur. Pak Presiden benar-benar mengarahkan ini pada kita," tutupnya. (mca/dna)