.webp)
Nilainya, pada 2015 mencapai Rp 20,76 triliun dan meningkat menjadi Rp 46,98 triliun di tahun berikutnya. Tahun ini yang dianggarkan oleh pemerintah adalah Rp 60 triliun.
Jokowi pun kemudian mengumpulkan para menteri ke Istana Negara, Jakarta untuk membahas persoalan tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dana APBN berasal paling besar masyarakat dalam bentuk pajak. Maka, setiap rupiah yang dikucurkan oleh pemerintah harus bisa bermanfaat untuk masyarakat umum. Desa menjadi fokus pemerintah.
"Saya titip pesan, agar penyaluran dan pemanfaatan dana desa tersebut bisa betul-betul efektif sehingga memberikan manfaat bagi warga di desa terutama pada penurunan jumlah penduduk miskin di pedesaan," terangnya.
Dalam catatan Jokowi, persentase kemiskinan di pedesaan tercatat mencapai 13,96% yang artinya hampir dua kali lipat dibandingkan persentase penduduk miskin di kota yang sebesar 7,7%.
Hal ini yang juga kemudian membuat urbanisasi yang membludak dalam beberapa tahun terakhir. Orang lebih memilih tinggal di kota dibandingkan desa.
Jokowi menyebutkan, pada 2010 porsi penduduk kota mencapai 49,8%. Sedangkan pada 2015 melonjak menjadi 53,3%. Pada 2025 diproyeksi akan mencapai 60% dari total penduduk Indonesia.
"Ketimpangan antara desa dengan kota penting untuk segera kita atasi, karena hal itu menjadi penyebab terus meningkatnya urbanisasi dari tahun ke tahun," ungkapnya.
"Pada tahun 2017, kita akan lebih fokus untuk mengatasi persoalan ketimpangan, bukan saja ketimpangan antardaerah, ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin, tapi juga ketimpangan antara desa dengan kota," terang Jokowi. (mkj/dna)
