Selasa, 04 Apr 2017 11:12 WIB
Ratusan Triliun Habis Bangun Infrastruktur, Sri Mulyani: Masih Kurang
Foto: Eduardo Simorangkir/detikFinance
Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan lonjakan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menutup kebutuhan pembangunan infrastruktur rupanya masih jauh dari kata cukup.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) tahun 2015-2019, kebutuhan dana infrastruktur mencapai Rp 4.796 triliun. Sebanyak 40% berasal dari APBN dan APBD, BUMN sebesar 22%, dan sisanya sebesar 36,5% didanai oleh swasta.
"Dari APBN pendanaan infrastruktur semakin berkembang. Tahun 2017 dialokasikan Rp 380 triliun atau 19% dari total APBN. Yang lebih besar dari infrastruktur cuma pendidikan 20% atau Rp 407 triliun," kata Sri Mulyani di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
Menurut dia, tingginya dana infrastruktur yang diambil dari APBN juga bisa dilihat dari besarnya anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"PUPR merupakan salah satu kementerian yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, belanja modalnya mendekati Rp 100 triliun selama tahun 2016, dan di 2017 sebesar Rp 101 triliun, dan Rp 104 triliun di 2018 (RAPBN)," papar Sri Mulyani.
Diungkapkannya, meski sudah sangat besar dibandingkan anggaran rezim sebelumnya, anggaran infrastruktur tersebut masih jauh dari kata cukup jika mengacu pada RPJM yang sudah dibuat.
"Ini masih kurang dibandingkan kebutuhan. Tapi kami tidak hanya melalui kementerian lembaga dalam menyalurkan anggaran infrastruktur. Pemerintah telah melakukan beberapa cara untuk bisa alokasikan anggaran berdasarkan karakteristik itu sendiri," ucapnya.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan dana yang cukup besar itu, tidak akan terbuang sia-sia. Ini karena infrastruktur penting sebagai upaya pemerintah melakukan pemerataan ekonomi.
"Dalam rangka mewujudkan ekonomi yang tak hanya tumbuh tinggi, tetapi juga pertumbuhan yang inklusif. Tak hanya bangun infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga untuk kesejahteraan dan akses masyarakat untuk menikmatinya," tambahnya.
Di luar itu, sebut Sri Mulyani, terlambatnya pembangunan infrastruktur membuat Indonesia tertinggal dibandingkan negara tetangga dalam hal biaya logistik.
"Dalam hal competitiveness masalah infrastruktur ini menempatkan Indonesia pada rangking yang rendah. Ketidakefisienan dan tingginya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan masyarakat, akibat belum tersedianya infrastruktur yang baik di perkotaan maupun pedesaan," ujar Sri Mulyani. (idr/mkj)
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah (RPJM) tahun 2015-2019, kebutuhan dana infrastruktur mencapai Rp 4.796 triliun. Sebanyak 40% berasal dari APBN dan APBD, BUMN sebesar 22%, dan sisanya sebesar 36,5% didanai oleh swasta.
"Dari APBN pendanaan infrastruktur semakin berkembang. Tahun 2017 dialokasikan Rp 380 triliun atau 19% dari total APBN. Yang lebih besar dari infrastruktur cuma pendidikan 20% atau Rp 407 triliun," kata Sri Mulyani di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
"PUPR merupakan salah satu kementerian yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, belanja modalnya mendekati Rp 100 triliun selama tahun 2016, dan di 2017 sebesar Rp 101 triliun, dan Rp 104 triliun di 2018 (RAPBN)," papar Sri Mulyani.
Diungkapkannya, meski sudah sangat besar dibandingkan anggaran rezim sebelumnya, anggaran infrastruktur tersebut masih jauh dari kata cukup jika mengacu pada RPJM yang sudah dibuat.
"Ini masih kurang dibandingkan kebutuhan. Tapi kami tidak hanya melalui kementerian lembaga dalam menyalurkan anggaran infrastruktur. Pemerintah telah melakukan beberapa cara untuk bisa alokasikan anggaran berdasarkan karakteristik itu sendiri," ucapnya.
Menurut dia, pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan dana yang cukup besar itu, tidak akan terbuang sia-sia. Ini karena infrastruktur penting sebagai upaya pemerintah melakukan pemerataan ekonomi.
"Dalam rangka mewujudkan ekonomi yang tak hanya tumbuh tinggi, tetapi juga pertumbuhan yang inklusif. Tak hanya bangun infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga untuk kesejahteraan dan akses masyarakat untuk menikmatinya," tambahnya.
Di luar itu, sebut Sri Mulyani, terlambatnya pembangunan infrastruktur membuat Indonesia tertinggal dibandingkan negara tetangga dalam hal biaya logistik.
"Dalam hal competitiveness masalah infrastruktur ini menempatkan Indonesia pada rangking yang rendah. Ketidakefisienan dan tingginya biaya yang dikeluarkan perusahaan dan masyarakat, akibat belum tersedianya infrastruktur yang baik di perkotaan maupun pedesaan," ujar Sri Mulyani. (idr/mkj)
