Kamis, 06 Apr 2017 17:10 WIB
Said Aqil: Pengusaha NU Diberi Kemudahan Langsung Tancap Gas
Foto: Eduardo Simorangkir
Jakarta - Hari ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melaksanakan acara sarasehan atau pertemuan dengan pemerintah yang diwakili oleh Menko Maritim, Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.
Acara yang bertemakan pengembangan ekonomi umat dan kemaritiman Indonesia tersebut bertujuan untuk memaksimalkan peranan NU sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dalam upaya pemerintah melakukan pemerataan ekonomi.
NU sendiri memiliki para Nahdliyin pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Dalam pidatonya, Ketum PBNU, Said Aqil Siraj mengatakan, para pengusaha ini merupakan profesional yang tak kalah dengan para pengusaha nasional besar lainnya, sehingga dapat diandalkan untuk bisa ikut andil dalam berbagai program pembangunan pemerintah.
"Ini pengusaha betulan ini. Ini beberapa pengusaha ini sudah kelas menengah yang lumayan. Ada pengusaha tenaga surya, ada beberapa pengusaha properti, ada santri juga yang mengelola beberapa pabrik di Karawang. Kalau diberi kemudahan, insyaAllah pengusaha NU langsung tancap gas," kata Said di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2017).
Said mengatakan hal ini semata-mata sebagai bagian dari keinginan NU untuk bisa mendukung pemerintah, karena jumlah anggota NU yang terbilang besar di seluruh Indonesia, sehingga bisa diandalkan untuk menciptakan pemerataan, namun juga dengan dukungan dari pemerintah.
"Itu bukan berarti kita ingin monopoli. Tidak. Kita tidak ingin monopoli. Mari kita maju bersama. Bukan lagi zamannya monopoli. Harus betul-betul ada pemerataan," tutur dia.
Pemerintah sendiri yang dalam hal ini diwakili oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menyambut baik niat NU untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan. Anggota NU yang mayoritas masyarakat kecil kata dia akan dibantu dengan mencari mitra perusahaan besar untuk didorong bisa bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah.
"Tidak bisa penguasaan ekonomi hanya satu orang saja. Oleh karena itu semua harus diberdayakan. Tapi Bapak Ibu sekalian juga harus profesional, disiplin untuk bisa dibantu. Perhitungan harus cermat karena sekarang kita sudah globalisasi, pasar terbuka. Apalagi ke depan nanti kita akan bantu dengan cari Godfather daripada pebisnis-pebisnis itu bisa jalan," ucap Luhut.
Setali tiga uang dengan Luhut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga melihat hal yang sama. Menurutnya, PBNU sebagai satu organisasi kemasyarakatan yang nasionalis, memiliki kapasitas untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah atau mendapat dukungan dari pemerintah. Selama ini partisipasi NU dalam pembangunan seperti mendirikan sekolah-sekolah pesantren, dan tak tertutup kemungkinan melakukan hal yang lebih besar dari itu.
"Saya pikir teman-teman di NU punya kapasitas untuk melakukan sesuatu di sektor-sektor primer sampai kegiatan strategis. Oleh karenanya, pak Kiai dan semuanya kita lihat, dan saya minta untuk membuat suatu clustering atau mapping bagi kemampuan-kemampuan berusaha. Kita bersedia untuk membina, tidak terbatas di Perhubungan saja, tapi juga di sektor lain," pungkasnya. (mkj/mkj)
Acara yang bertemakan pengembangan ekonomi umat dan kemaritiman Indonesia tersebut bertujuan untuk memaksimalkan peranan NU sebagai bagian dari masyarakat Indonesia dalam upaya pemerintah melakukan pemerataan ekonomi.
NU sendiri memiliki para Nahdliyin pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Nahdliyin. Dalam pidatonya, Ketum PBNU, Said Aqil Siraj mengatakan, para pengusaha ini merupakan profesional yang tak kalah dengan para pengusaha nasional besar lainnya, sehingga dapat diandalkan untuk bisa ikut andil dalam berbagai program pembangunan pemerintah.
"Ini pengusaha betulan ini. Ini beberapa pengusaha ini sudah kelas menengah yang lumayan. Ada pengusaha tenaga surya, ada beberapa pengusaha properti, ada santri juga yang mengelola beberapa pabrik di Karawang. Kalau diberi kemudahan, insyaAllah pengusaha NU langsung tancap gas," kata Said di Pondok Pesantren Luhur Al Tsaqafah di Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis (6/4/2017).
Said mengatakan hal ini semata-mata sebagai bagian dari keinginan NU untuk bisa mendukung pemerintah, karena jumlah anggota NU yang terbilang besar di seluruh Indonesia, sehingga bisa diandalkan untuk menciptakan pemerataan, namun juga dengan dukungan dari pemerintah.
"Itu bukan berarti kita ingin monopoli. Tidak. Kita tidak ingin monopoli. Mari kita maju bersama. Bukan lagi zamannya monopoli. Harus betul-betul ada pemerataan," tutur dia.
Pemerintah sendiri yang dalam hal ini diwakili oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menyambut baik niat NU untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan. Anggota NU yang mayoritas masyarakat kecil kata dia akan dibantu dengan mencari mitra perusahaan besar untuk didorong bisa bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah.
"Tidak bisa penguasaan ekonomi hanya satu orang saja. Oleh karena itu semua harus diberdayakan. Tapi Bapak Ibu sekalian juga harus profesional, disiplin untuk bisa dibantu. Perhitungan harus cermat karena sekarang kita sudah globalisasi, pasar terbuka. Apalagi ke depan nanti kita akan bantu dengan cari Godfather daripada pebisnis-pebisnis itu bisa jalan," ucap Luhut.
Setali tiga uang dengan Luhut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga melihat hal yang sama. Menurutnya, PBNU sebagai satu organisasi kemasyarakatan yang nasionalis, memiliki kapasitas untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah atau mendapat dukungan dari pemerintah. Selama ini partisipasi NU dalam pembangunan seperti mendirikan sekolah-sekolah pesantren, dan tak tertutup kemungkinan melakukan hal yang lebih besar dari itu.
"Saya pikir teman-teman di NU punya kapasitas untuk melakukan sesuatu di sektor-sektor primer sampai kegiatan strategis. Oleh karenanya, pak Kiai dan semuanya kita lihat, dan saya minta untuk membuat suatu clustering atau mapping bagi kemampuan-kemampuan berusaha. Kita bersedia untuk membina, tidak terbatas di Perhubungan saja, tapi juga di sektor lain," pungkasnya. (mkj/mkj)
