Anak Usaha Korea Airlines Mau Terbang Pakai Boeing 777 ke Lombok

Jakarta - Pariwisata merupakan salah satu sektor penting dan strategis dalam investasi. Investasi di sektor pariwisata dalam negeri perlu terus didorong agar dapat lebih berkembang.

Kepala Badan Penanaman Modal, Thomas Trikasih Lembong, mengatakan untuk bisa mendorong nilai investasi di sektor tersebut, maka kondisi di sektor penerbangan perlu lebih ditingkatkan, salah satu contohnya pengembangan bandar udara (bandara) Indonesia.

"Hemat saya akan penting itu budget airlines, itu juga butuh upgrading di bandara-bandara, meskipun runway-nya sudah bagus, terminalnya sudah bagus, sekarang kita harus lihat sistem elektroniknya di sistem navigasi, supaya pesawat itu bahkan dalam cuaca buruk masih bisa terbang," ungkap Thomas di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Senin (10/3/2017).

Sebab, ia mengatakan, perlu adanya konektivitas supaya dapat menarik lebih banyak, maskapai yang menyediakan penerbangan dengan harga murah bisa masuk ke Indonesia.

"Jadi perlu konektivitas airlines, terutama budget airlines supaya banyak airlines murah, dari banyak destinasi seperti Korea, China, Jepang, Australia, India, dan sebagainya," kata dia.

Bahkan, kata Thomas, saat ini telah ada maskapai asing, yakni Korean Airlines, yang berencana melakukan penerbangan di Indonesia. Namun, hal itu masih menunggu kondisi untuk melakukan modifikasi bandara.

"Saya sudah dapat surat resmi dari Chairman Korean airlines, jadi anak perusahaannya namanya Cin Air bahkan dia sudah siap terbangkan Boeing 777 ke Lombok. Tapi perlu modifikasi di bandara, di ujung runway itu untuk pesawat segede itu bisa putar balik. Ruangnya masih sempit, kemudian tadi itu sistem navigasi dan radar supaya pesawat seperti ini dalam cuaca buruk pun masih bisa terbang," terang dia.

Oleh sebab itu, dirinya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, untuk bisa merealisasikan hal tersebut.

"Tujuan saya pagi ini koordinasikan semua aspek ini dengan Menko Maritim. Jadi perlu koordinasi erat antara BKPM dengan Menko Maritim," tuturnya. (wdl/wdl)