Rencana Pindah Ibu Kota Tak Cuma Sekali, Tapi Jokowi Lebih Serius

Jakarta - Rencana pemindahan ibu kota kembali muncul di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Rencana ini bukan hal yang baru, sebab di era Presiden Soeharto dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga pernah muncul rencana serupa.

Sejauh mana persiapan pemindahan ibu kota ke luar Jawa? Apakah bakal berakhir sebatas wacana seperti sebelumnya? Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menegaskan pemerintah saat ini serius untuk merealisasikan rencana itu.

Apalagi, proses kajian di Bappenas sedang berjalan.

Baca juga: Jokowi Ingin Pindahkan Ibu Kota ke Luar Jawa

"Ini lebih serius, makanya kajiannya dimulai. Political will-nya dari Pak Presiden juga kuat. Tapi pemindahan ibu kota tidak bisa seperti pindah rumah. Harus dihitung, dikaji secara matang," tuturnya di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Menurut Bambang, kriteria kota yang cocok untuk menjadi ibu kota harus memiliki kondisi alam yang stabil. Artinya kemungkinan terjadinya bencana alam paling kecil.

Selain itu, kota yang bakal dipilih untuk menjadi pengganti Jakarta harus terdapat ketersediaan tanah yang besar. Ketersediaan tanah itu harus cukup untuk membangun seluruh fasilitas kementerian dan lembaga.

"Jangan sampai kita menyesal. Sudah memutuskan pindah, tanahnya sudah dapat, mulai bangun, tahu-tahu kita menyesal karena kena banjir, asap, gempa bumi. Jadi harus benar-benar matang," imbuhnya.

Baca juga: Ini Kriteria Calon Pengganti Jakarta Sebagai Ibu Kota

Keseriusan pemerintah terlihat dari proses kajian yang ditargetkan selesai tahun ini.

"Tahun ini kita selesaikan dulu kajiannya, sehabis itu kan political decision, yang penting kaji dulu. Kajiannya kita upayakan selesai tahun ini setelah itu kita serahkan ke Presiden untuk membuat political decision-nya," pungkasnya. (hns/hns)