Bangun Kereta Hingga Bendungan, Pemerintah Target Aceh Tumbuh 5,61%

Jakarta - Untuk mendukung pembangunan di Bumi Serambi Mekah, pada tahun 2018 pemerintah akan membangun beberapa proyek prioritas nasional di Aceh.

Dari catatan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), pembangunan yang akan dilakukan di Aceh antara lain, Pembangunan Jalur KA Bireun-Lhokseumawe, Pembangunan KA Trans Sumatera antara Besitang-Langsa, Pembangunan dan revitalisasi Pelabuhan Nasional Balohan dan penyediaan layanan informasi cuaca penerbangan untuk take off dan landing secara online dan realtime.

Pemerintah juga akan membangun beberapa proyek untuk mendukung prioritas nasional Ketahanan Pangan seperti pembangunan Bendungan Kaureto, pembangunan Bendungan Rukoh, dan pembangunan Bendungan Tiro.

Selain itu, terdapat berbagai rencana indikatif pembangunan infrastruktur lainnya yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan di Provinsi Aceh.

Seluruh program tersebut dituangkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Aceh (Musrenbangprov Aceh) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Aceh 2018 yang diselenggarakan Senin kemarin.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2018 sebesar 5,6%, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro berharap pertumbuhan ekonomi di Aceh dapat tumbuh sebesar 5,61%.

"Pemerintah daerah perlu menjaga pertumbuhan sektor-sektor unggulan agar dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Aceh. Sementara itu, dilihat dari tingkat kemiskinan, untuk Provinsi Aceh pada tahun 2018 diproyeksikan sebesar 15,86% dan tingkat pengangguran sebesar 7 persen," ujar Bambang dlaam keterangan tertulis, Selasa (18/4/2017).

Untuk mendukung prioritas nasional, Bambang berharap pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follows program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya.

Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan penajaman perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek, berikut kesiapan yang diperlukan) serta perkuatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional.

Dalam hal ini, Bappeda memiliki peran yang sangat penting dalam pengalokasian anggaran untuk kegiatan prioritas pembangunan nasional.

"Pola alokasi anggaran tidak semata-mata atas usulan OPD berdasarkan tugas dan fungsi, tetapi berdasarkan prioritas program yang bermanfaat untuk mendukung pencapaian sasaran agenda prioritas pembangunan," ujar Bambang. (dna/dna)