Hal ini disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada investor dalam acara yang diselenggarakan oleh The United Stated-Indonesia Society (USINDO) di Washington DC, Kamis (20/4/2017).
Sri Mulyani mengakui, bahwa tiga tahun yang lalu, realisasi investasi masih menjadi tantangan kritis bagi pemerintah. Indonesia sudah dari dulu dianggap layaknya 'gadis cantik' untuk berinvestasi. Tapi minat investor tidak diimbangi dengan percepatan realisasi. Akhirnya, minat tersebut menguap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Sri Mulyani Pamer Ekonomi RI di Depan Investor AS
Paham akan masalah, membuat pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap berambisi menggenjot investasi. Cara yang ditempuh adalah dengan mencabut segala regulasi penghambat yang berkaitan dengan investasi.
"Pemerintah memulai program dengan memangkas berbagai regulasi yang menghambat. Perizinan yang seharusnya tidak ada sudah dihapuskan, layanan untuk bisa melakukan ekspor impor di pelabuhan ditingkatkan menjadi lebih bagus," jelasnya.
Di sisi lain, pemerintah juga memperlebar porsi asing untuk berinvestasi melalui revisi Daftar Negatif Investasi (DNI). Ada beberapa sektor yang menempatkan asing bisa memiliki mayoritas saham atas usahanya.
Perubahan yang terjadi di Indonesia juga tergambar dari hasil Ease of Doing Business (EODB) yang naik 15 peringkat ke posisi 91. Indonesia terhitung sebagai negara yang mengalami perubahan sangat cepat.
Sri Mulyani menerangkan, EODB memang berasal dari Bank Dunia. Ini bukan berarti ada konflik kepentingan, karena Sri Mulyani yang sebelumnya sebagai Managing Director Bank Dunia yang kemudian masuk ke jajaran pemerintah Indonesia.
"Saya bisa pastikan kepada anda, bahwa lompatan peringkat itu bukan karena saya kembali ke indonesia. Saya bisa pastikan itu tidak ada konflik kepentingan," kata Sri Mulyani yang kembali mengundang tawa investor.
Foto: Dok. Kemenkeu |
"Indonesia juga meningkatkan skill tenaga kerja. Persoalan manufaktur di negara berkembang adalah skill tenaga kerja. Maka saya pastikan anggaran kita untuk pendidikan itu sangat besar, termasuk dalam meningkatkan keahlian dan produktivitas," paparnya.
"Jadi jangan khawatir, ketika anda berpikir anda berinvestasi pada negara tersebut anda tidak memiliki tenaga kerja yang andal. Itu sudah tersedia di Indonesia," tandasnya. (mkj/dnl)












































Foto: Dok. Kemenkeu