Sri Mulyani: Ekonomi RI Sudah Bagus, Tapi Masih Rapuh

Jakarta - Ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh cukup tinggi meski kondisi global tak kunjung pulih. Dalam satu dekade terakhir, tercatat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara rata-rata mencapai 5,3%.

Akan tetapi, masih ada persoalan yang belum terselesaikan. Di mana membuat ekonomi Indonesia rapuh.

"Di satu sisi ekonomi performance-nya kelihatan bagus tapi ada yang disebut kerapuhan yang disebabkan Indonesia mudah diterpa oleh persepsi negatif," ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat wawancara khusus dengan detikFinance, Jumat (21/4/2017).

Foto: Hasan Alhabshy

Ekonomi Indonesia yang tinggi dipacu oleh kekuatan konsumsi masyarakat dalam negeri. Faktor penyebabnya adalah jumlah penduduk yang besar, dengan mayoritas kelompok produktif di kelas menengah serta pengendalian inflasi.

Komponen pendorong ekonomi kemudian yaitu investasi. Ada investasi dari pemerintah yang bersumber dari belanja negara di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Porsinya memang tidak besar untuk mendorong perekonomian, tapi ini berfungsi untuk membereskan infrastruktur dasar atau menjadi umpan investasi yang lebih swasta.

Investasi swasta tadinya cukup menjanjikan. Ketika lembaga pemeringkat internasional menempatkan posisi yang bagus kepada Indonesia. Akan tetapi realisasinya tidak cukup besar, karena masih ada berbagai hambatan untuk investor.

Kondisi yang cukup buruk dari perekonomian Indonesia adalah ekspor. Pertumbuhan ekonomi bisa di atas 6% pada 4 tahun lalu karena ekspor yang melonjak akibat harga komoditas yang tinggi.

"Ekonomi tumbuh cukup sehat, dan terutama dipacu oleh permintaan dalam negeri, terutama dari konsumsi, ivestasi dan aktivitas belanja pemerintah," terang Sri Mulyani.

Foto: Hasan Alhabshy

Kerapuhan muncul ketika ekonomi tumbuh tinggi. Sebut saja saat tumbuh di atas 6% pada 2012, defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) langsung melonjak jadi 4,4% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), akibat impor yang membludak. Ini menjadi perhatian serius bagi investor.

Ditambah kondisi ekonomi global yang memburuk, pemerintah terpaksa menjalankan kebijakan-kebijakan besar namun tidak populer. Pada periode tersebut, yang dipaksakan adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Hal yang sama juga sempat hampir terulang pada tahun lalu. Ketika kredibilitas APBN dipertanyakan, karena perencanaan penetapan target penerimaan terlalu tinggi. Bila dibiarkan bisa mendorong defisit anggaran ke atas 3% terhadap PDB.

"Waktu saya kemmbali dari Bank Dunia, jadi Menkeu, prioritas yang pertama adalah mengembalikan APBN supaya kembali pada track kredibilitasnya," terangnya.

"Karena waktu itu kan beberapa stiuasi yang membebani yang menimbulkan kesan bahwa APBN itu jadi sumber ketidakpercayaan karena target penerimaan yang sangat besar," tegas Sri Mulyani.

Foto: Hasan Alhabshy

Maka dari itu diambil langkah dengan memangkas belanja negara, dua pekan setelah Sri Mulyani duduk jadi kursi Menteri Keuangan. Tujuannya agar seluruh pihak percaya bahwa pemerintah bisa mengelola keuangan negara yang mencapai Rp 2000 triliun.

"Kita mengembalikan lagi kepada level di mana orang percaya pada angkanya. Angkanya itu basisnya cukup realistis, baik dari sisi penerimaan negara, belanja negara juga dilihat secara lebih tajam, apakah hal-hal yang harus semuanya dibelanjakan atau tidak," paparnya.

Akan sangat disayangkan, kata Sri Mulyani, optimisme yang muncul terhadap kondisi Indonesia di awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), justru kemudian lepas karena dianggap tak mampu mengelola APBN.

"Jadi ekonominya sudah pada titik positif dalam artian pondasi cukup untuk menopang pertumbuhan ekonomi di atas 5%, APBN tidak menjadi sesuatu faktor yang dianggap rawan," tandasnya. (mkj/dnl)